Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi wacana kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Jawa Barat (Jabar) terkait pembangunan kampung petani dan kampung nelayan. Hingga kini, belum ada komunikasi resmi dari Gubernur Kaltim kepada legislatif mengenai rencana tersebut, yang tengah dijajaki sebagai upaya ketahanan pangan di kedua provinsi.
Inisiatif kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Jabar tersebut berfokus pada pengembangan kampung petani dan kampung nelayan sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa DPRD belum menerima informasi atau penjelasan resmi dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, terkait kerja sama ini.
“Kerja sama antara Pemprov Jabar dan Pemprov Kaltim soal ketahanan pangan memang sedang dijajaki Pak Gubernur. Namun sejauh ini, belum ada penyampaian langsung kepada DPRD,” kata Hasanuddin kepada wartawan di Samarinda.
Situasi ini membuat DPRD belum bisa memberikan sikap resmi terhadap rencana tersebut. Meski begitu, Hasanuddin menyambut baik inisiatif yang dianggapnya sebagai langkah positif yang layak untuk ditindaklanjuti. Ia menegaskan pentingnya koordinasi yang jelas antara eksekutif dan legislatif demi kelancaran proses dan efektivitas program.
“Bagusnya dipertanyakan dulu ke Pak Gubernur, karena kami di dewan belum ada komunikasi,” ujar Hasanuddin.
Ia juga mengungkapkan rencana DPRD untuk mengadakan rapat koordinasi dengan Gubernur Kaltim dalam beberapa hari mendatang guna membahas isu strategis tersebut.
Rapat tersebut diharapkan menjadi momen krusial untuk membuka komunikasi langsung antara legislatif dan eksekutif sehingga semua pihak bisa memberikan masukan dan memastikan langkah kerja sama berjalan sesuai harapan bersama. Hasanuddin menargetkan keputusan terkait kerja sama tersebut dapat direspon paling lambat Kamis depan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post