Inspirasa.co – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang dinilai masih terbuka lebar untuk ditingkatkan. Salah satu peluang yang disoroti datang dari sektor jasa pengujian laboratorium lingkungan.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Winardi meminta pemerintah daerah meningkatkan standar laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar mampu bersaing dan menghasilkan pendapatan baru.
Usulan tersebut disampaikan Winardi saat rapat pembahasan potensi pendapatan daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Menurutnya, laboratorium lingkungan tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung pengawasan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi unit pelayanan yang memberikan kontribusi nyata terhadap kas daerah.
“Kalau laboratoriumnya sudah memenuhi standar, kenapa tidak dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepada perusahaan? Ini bisa menjadi sumber PAD baru,” ujarnya.
Winardi mengatakan Bontang memiliki keuntungan sebagai kota industri dengan banyak perusahaan yang membutuhkan layanan pengujian lingkungan. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan pemerintah dengan menghadirkan laboratorium yang memiliki kualitas dan kredibilitas tinggi sehingga perusahaan tidak perlu menggunakan jasa dari daerah lain.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga profesional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sertifikasi laboratorium. Dengan begitu, hasil pengujian yang dikeluarkan memiliki daya saing dan dipercaya oleh kalangan industri.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan jauh lebih penting dibanding hanya mengandalkan sumber retribusi yang selama ini sudah berjalan. Sebab, peluang penambahan PAD akan semakin besar apabila pemerintah mampu menghadirkan layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat maupun dunia usaha.
Selain laboratorium, Winardi turut menyoroti masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap seluruh perangkat daerah mulai memetakan aset yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru.
“Jangan hanya menunggu pendapatan yang sudah ada. Kita harus berpikir bagaimana aset dan fasilitas yang dimiliki pemerintah bisa menghasilkan nilai ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Bontang melaporkan target pendapatan retribusi tahun 2026 dipatok sebesar Rp2,5 miliar. Hingga akhir Mei, realisasinya telah mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Pada tahun sebelumnya, target Rp2,4 miliar bahkan berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp2,8 miliar.
Kepala DLH menjelaskan pendapatan tersebut berasal dari retribusi pelayanan persampahan rumah tangga yang dipungut melalui kerja sama dengan Badan Daerah terkait, serta retribusi pembuangan sampah langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh perusahaan maupun masyarakat. Selain itu, tarif pelayanan juga dibedakan antara pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Winardi menilai peningkatan PAD tidak boleh berhenti pada sektor retribusi persampahan semata. Pemerintah daerah didorong terus berinovasi mencari peluang-peluang baru, terutama yang memanfaatkan fasilitas dan aset yang telah dimiliki.
Baginya, langkah tersebut menjadi strategi jangka panjang agar PAD Bontang tidak hanya bergantung pada retribusi konvensional, melainkan juga berasal dari layanan publik yang berkualitas dan memiliki nilai tambah bagi dunia usaha maupun masyarakat.
