SAMARINDA – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertajuk Gratispol resmi diluncurkan sebagai salah satu andalan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun alih-alih disambut gegap gempita, banyak warga justru kebingungan dengan mekanisme dan cara mengakses bantuan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai program ini masih lemah dalam hal sosialisasi. Ia mengaku menerima banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum memahami bagaimana prosedur mendaftar maupun apa saja syarat untuk bisa mendapatkan manfaat program.
“Banyak yang bertanya bagaimana cara daftar, apa saja syaratnya. Hal-hal seperti ini mestinya sudah dijelaskan secara terbuka ke masyarakat,” kata Ananda.
Ia menambahkan kebingungan warga makin rumit karena adanya peralihan dari skema bantuan pendidikan sebelumnya ke sistem baru melalui Gratispol.
Menurutnya, keluarga penerima beasiswa lama kini merasa tidak mendapat kepastian soal kelanjutan bantuan.
“Peralihan program ini wajar menimbulkan banyak tanda tanya. Tapi yang mendesak sekarang adalah sosialisasi yang merata. Pemerintah harus hadir menjawab kebingungan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, legislator PDI Perjuangan ini menyatakan tetap mendukung gagasan Gratispol, terutama untuk mendukung pendidikan yang ia anggap sebagai investasi jangka panjang. Namun ia menekankan bahwa program semacam ini tidak bisa berjalan baik tanpa infrastruktur pendukung yang memadai.
“Saya sudah sampaikan ke Sekda dan OPD terkait. Program seperti ini percuma kalau tidak ada sarana dan prasarana pendukung,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post