Syarifatul Sya’diah ingatkan Pemprov Kaltim soal Risiko Turunnya Kapasitas Fiskal Tahun 2026

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti serius proyeksi penurunan kapasitas fiskal daerah pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan data terbaru, kemampuan keuangan Kaltim diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp18,78 triliun—angka yang turun signifikan dibanding proyeksi tahun 2025 di kisaran Rp20 hingga Rp21 triliun.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat. Menurutnya, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jalan utama menuju kemandirian fiskal.

“Fraksi Golkar sudah mengusulkan supaya optimalisasi PAD dilakukan menyeluruh. Kita sebenarnya punya banyak potensi, mulai dari sektor BUMD, pajak, retribusi, sampai sumber daya alam yang belum tergarap maksimal,” jelas Syarifatul.

Ia menilai potensi lokal seperti sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, hingga industri kreatif masih belum digarap dengan strategi yang matang.

“Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Kalau belanja terus naik tapi pendapatan stagnan, tentu defisit anggaran akan membayangi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syarifatul menekankan perlunya keberanian pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai ujung tombak penguatan fiskal. Menurutnya, meningkatkan PAD bukan sekadar soal menambah pundi-pundi anggaran, tetapi juga tentang memperluas kedaulatan daerah dalam merancang pembangunan.

“Surabaya dan Jakarta bisa mandiri fiskal karena mengelola potensinya dengan baik. Kaltim juga bisa kalau dikelola dengan keberanian dan strategi yang jitu,” tambahnya.

Saat ini, Pansus RPJMD DPRD Kaltim tengah memfinalisasi agenda reformasi fiskal sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. DPRD menekankan pentingnya strategi yang komprehensif, mulai dari pembenahan tata kelola BUMD, efektivitas perpajakan, hingga penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif.

“Reformasi fiskal bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak dimulai sekarang, pembangunan jangka menengah kita akan terhambat oleh krisis anggaran,” tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim)