Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan seluruh perusahaan di wilayah ini untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan tepat waktu, yakni paling lambat 10 hari sebelum Lebaran. Jika terjadi keterlambatan, perusahaan yang bersangkutan berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan Anhar saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (11/3/2025).
“Saat saya bekerja di perusahaan dengan serikat kerja, ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menetapkan THR harus dibayar paling lambat H-10 sebelum Lebaran,” ujarnya.
Anhar menjelaskan bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), terdapat klausul yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran THR akan dikenakan denda sebesar 4% dari total nilai THR yang seharusnya diterima pekerja.
Aturan pembayaran THR untuk tahun 2025 telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/2/HK.04.00/III/2025. Dalam edaran tersebut, disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan maksimal tujuh hari sebelum hari raya. Bagi pekerja yang telah bekerja minimal 12 bulan, besaran THR yang diberikan setara dengan satu bulan upah.
Pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun, perhitungan THR dilakukan secara proporsional menggunakan rumus: (masa kerja/12) × satu bulan upah.
Anhar juga menyoroti masalah keterlambatan pembayaran gaji yang masih kerap terjadi di beberapa perusahaan. Ia menegaskan bahwa jika gaji dibayarkan melebihi tanggal yang telah disepakati, karyawan berhak mendapatkan kompensasi sebesar 1–2% dari gaji mereka.
Bagi pekerja di Samarinda yang belum menerima THR, Anhar menyarankan agar segera melaporkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung atau melalui posko pengaduan THR yang biasanya dibuka menjelang hari raya.
“Bisa langsung dilaporkan ke Disnaker. Mereka yang akan mengakomodasi laporan dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan perusahaan,” tegasnya.
(ADV/DPRDSmd/ANH)
Discussion about this post