Inspirasa.co – Pemerintah Kota Bontang bersama partai politik di dalamnya kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Laporan penggunaan dana bantuan partai politik (parpol) di Kota Taman dinyatakan bersih tanpa temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut.
Capaian ini mengukuhkan posisi Bontang sebagai daerah dengan sistem pertanggungjawaban dana parpol terbaik di Provinsi Kalimantan Timur.
Kepatuhan Mutlak Sembilan Parpol
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengungkapkan bahwa seluruh partai politik yang memiliki kursi di parlemen—total sembilan partai—telah menunjukkan kedisiplinan tinggi. Hasil audit BPK memastikan penggunaan anggaran tahun sebelumnya telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
“Alhamdulillah, selama tiga tahun berturut-turut ini kita mungkin yang terbaik di Kaltim. Tidak ada temuan, tidak ada pelanggaran, dan semua sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan,” ujar Andi Faiz usai menerima laporan di ruang rapat Kantor BPKAD, Senin (4/5/2026).
Berbeda dengan daerah lain yang terkadang masih terkendala masalah administrasi pada satu atau dua partai, seluruh parpol di Bontang dinyatakan patuh 100 persen tanpa adanya catatan pengembalian dana.
Wacana Penyesuaian Nilai Bantuan
Di tengah prestasi tersebut, muncul aspirasi mengenai besaran bantuan keuangan parpol yang dinilai sudah tidak relevan. Saat ini, nilai bantuan dipatok sebesar Rp7.500 per suara per tahun, angka yang belum mengalami perubahan selama lebih dari satu dekade.
Andi Faiz menilai, mengingat adanya inflasi dan meningkatnya kebutuhan pendidikan politik, evaluasi nominal bantuan menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.
1. Total Anggaran: Sekitar Rp735 juta per tahun untuk 9 parpol.
2. Peruntukan: Pendidikan politik, operasional sekretariat, dan kaderisasi.
3. Status: Diperlukan kajian bersama instansi terkait untuk kenaikan nilai.
“Biaya pendidikan politik itu tidak murah. Kami berharap ada penyesuaian dengan kondisi sekarang, namun tentu hal ini harus melalui kajian mendalam dan persetujuan pemerintah,” jelasnya.
Menjaga Kepercayaan Publik
Keberhasilan mempertahankan predikat “Tanpa Temuan” ini dipandang Andi Faiz sebagai bentuk komitmen nyata parpol dalam menjaga amanah masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.
“Ini bukan hanya soal administrasi laporan, tetapi bagaimana kita menjaga kepercayaan masyarakat. Dana negara yang diberikan, kami kelola dengan penuh tanggung jawab dan transparan,” pungkasnya.
