Samarinda — Pola kerja sama Perumda Varia Niaga dalam mengelola sejumlah unit usaha mulai menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Transparansi, khususnya terkait skema pembagian hasil, dinilai perlu dibuka secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai sebagian besar aktivitas usaha Varia Niaga saat ini dijalankan melalui kemitraan dengan pihak lain.
Namun, ia menekankan bahwa kejelasan terkait mekanisme pembagian keuntungan, termasuk dasar perhitungannya, harus disampaikan secara terbuka.
“Yang perlu dijelaskan itu apakah pembagian hasil dihitung dari pendapatan bersih atau kotor. Ini penting agar tidak menimbulkan tafsir berbeda,” ujarnya, Senin (4/5/26).
Salah satu unit usaha yang ikut disorot adalah kawasan Teras Samarinda. Selain kontribusi dari sektor parkir, keberadaan kafe di kawasan tersebut juga turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, skema bagi hasil yang berada di kisaran 10 persen menjadi perhatian sejumlah pihak.
Iswandi menilai, sebelum menarik kesimpulan terhadap kontribusi Varia Niaga, perlu dilakukan penelusuran data secara menyeluruh. Mulai dari kondisi awal kawasan sebelum dikelola, pihak yang terlibat dalam pengelolaan saat ini, hingga besaran kontribusi yang telah dihasilkan dalam periode tertentu.
Ia juga mengingatkan agar proses pengawasan tidak justru menimbulkan kesan negatif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan komunitas kreatif yang selama ini turut berperan dalam menghidupkan ruang publik di Samarinda.
“Jangan sampai muncul anggapan kita menyulitkan UMKM atau anak muda yang sudah berupaya menggerakkan ekonomi dan mempercantik kota,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan kawasan usaha tidak bisa semata dilihat dari besaran pendapatan. Ada aspek lain yang perlu diperhitungkan, seperti dampak ekonomi lanjutan, penataan kawasan, hingga nilai estetika kota.
“Multiplier effect itu penting. Kawasan yang tadinya tidak tertata bisa menjadi lebih hidup dan rapi, itu juga bagian dari manfaat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iswandi mendorong agar skema kerja sama dibahas secara terbuka antara pemerintah, Varia Niaga, dan pelaku usaha. Tujuannya agar pembagian manfaat dapat dirasakan secara proporsional oleh semua pihak.
Ia menegaskan, pembagian hasil harus disusun secara rasional dengan mempertimbangkan kontribusi, investasi, serta risiko dari masing-masing pihak.
“Tidak bisa kita memaksakan angka tertentu. Semua harus dihitung secara wajar sesuai peran masing-masing,” pungkasnya.(adv)
