Inspirasa.co – Ketidakhadiran para kepala dinas dan hanya mengirimkan perwakilannya dalam agenda rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025, disoroti DPRD Bontang. Selasa (5/11/2024).
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam yang memimpin rapat tersebut mengatakan, ketidakhadiran ini menunjukkan kurangnya komitmen dari pimpinan OPD dalam memastikan prioritas anggaran dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sudah beberapa kali rapat seperti ini, kepala dinasnya tidak hadir. Ini bahas anggaran untuk dinas mereka, tapi pimpinannya justru absen,” ujar Andi Faizal di hadapan para peserta rapat, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlinawati.
Menurut Andi Faiz, pembahasan APBD adalah momen penting bagi setiap OPD untuk memaparkan program kerja dan kebutuhan anggaran mereka secara rinci.
Namun, ketidakhadiran kepala dinas memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap tanggung jawab eksekutif, dalam menjalin kerja sama dengan legislatif untuk kepentingan masyarakat.
“Percuma diberi anggaran besar jika saat pembahasan tidak hadir. Ini tanggung jawab bersama untuk masyarakat,” tambahnya.
Kritik ini tidak berhenti pada teguran saja. DPRD, akan mempertimbangkan pemangkasan anggaran bagi OPD yang menunjukkan ketidakseriusan dalam pembahasan anggaran.
“Jika mereka tidak serius, DPRD tak segan-segan mempertimbangkan pemotongan anggaran OPD yang tidak hadir dalam pembahasan penting seperti ini,” ungkap legislator dari Partai Golkar tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Faizal menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan, yang diketahui mengelola sekitar 20 persen dari total anggaran APBD Kota Bontang.
Dana sebesar itu, menurut Andi Faiz, seharusnya dikelola dengan sangat hati-hati dan menjadi prioritas, mengingat pendidikan adalah sektor penting yang berhubungan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia.
“Disdik itu anggarannya besar, sampai 20 persen dari APBD. Tapi pimpinannya malah tidak ada. Mungkin sedang berangkat bimtek?” sindir Andi Faiz.
Sindiran tersebut mencerminkan kekecewaannya atas rendahnya komitmen dinas yang mengelola anggaran besar, namun tidak hadir dalam pembahasan anggaran yang menentukan arah pembangunan pendidikan di kota tersebut.
DPRD Bontang berharap para pimpinan OPD, terutama dinas yang mengelola anggaran besar, dapat lebih memprioritaskan agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Andi Faiz menegaskan bahwa kerja sama eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran sangat penting untuk memastikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga Bontang.
Ia mengingatkan ketidakhadiran dalam rapat-rapat penting seperti ini dapat menghambat pencapaian target pembangunan kota. Oleh karena itu, DPRD Bontang menegaskan perlunya peningkatan komitmen dari setiap kepala OPD.
Discussion about this post