Inspirasa.co – Akurasi data sosial kembali menjadi sorotan tajam. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa kualitas data di tingkat kelurahan merupakan kunci utama agar program jaring pengaman sosial pemerintah tidak salah sasaran.
Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Sosialisasi dan Pencanangan Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) Tahun 2026, Rabu (29/4/2026). Agus Haris menilai, karut-marut penyaluran bantuan sosial seringkali berakar dari data yang tidak valid dan jarang diperbarui.
“Fenomena di lapangan menunjukkan ada warga yang secara ekonomi mampu tapi masih menerima bantuan. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari pendataan. Ketimpangan ini tidak boleh terus berulang,” tegas Agus Haris.
Menurut Wawali, lemahnya pengelolaan data di level bawah menjadi penghambat efektivitas kebijakan kesejahteraan. Melalui program Kelurahan Cantik, Pemkot Bontang mendorong perangkat kewilayahan untuk bertransformasi dalam mengelola data secara akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Jika datanya cacat, maka kebijakan yang lahir pun pasti meleset. Kita harus membenahi ekosistem data ini mulai dari tingkat RT dan Kelurahan,” imbuhnya.
Selain urusan statistik, Agus Haris juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap sistem perencanaan pembangunan. Ia mewanti-wanti agar seluruh usulan pembangunan tetap melalui jalur resmi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Agus Haris menekankan pemutakhiran berkala. Kelurahan wajib melakukan update data warga secara rutin. Integrasi data, memastikan data kelurahan sinkron dengan sistem pusat.
Kepatuhan mekanisme, menolak adanya usulan proyek “titipan” di luar sistem perencanaan formal.
“Semua harus tertib perencanaan. Jangan ada lagi usulan yang tiba-tiba muncul di luar mekanisme Musrenbang. Kita ingin pembangunan yang transparan dan berbasis data,” pungkasnya. (Ima)
