Samarinda – Kembali terendamnya sejumlah wilayah di Kota Samarinda akibat banjir pada Mei 2025 mendorong Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, untuk menyuarakan kritik keras. Ia menegaskan bahwa banjir tahunan ini bukan sekadar fenomena alam musiman, melainkan akibat dari kerusakan lingkungan yang sistemik dan akumulatif.
Menurut Darlis, persoalan banjir di Samarinda tidak bisa dilepaskan dari rusaknya ekosistem hulu yang semakin parah akibat aktivitas tambang yang masif dan minim pengawasan. Ia menyebut bahwa alih fungsi lahan, deforestasi, serta buruknya sistem drainase memperburuk daya tampung dan aliran air di wilayah perkotaan. “Ini bukan sekadar soal hujan deras. Kita berhadapan dengan dampak sistemik dari eksploitasi lingkungan,” tegasnya.
Darlis mengkritik pendekatan pemerintah yang selama ini hanya bersifat reaktif—mendirikan posko dan menyalurkan bantuan saat banjir terjadi. Menurutnya, yang dibutuhkan warga bukan sekadar bantuan darurat, tetapi kepastian bahwa mereka tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang bencana setiap musim hujan. “Warga butuh jaminan masa depan, bukan hanya mie instan dan tikar darurat,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan jangka panjang yang memulihkan fungsi ekologis lingkungan. Darlis mengusulkan pembangunan kolam retensi, rehabilitasi hutan, dan pembenahan total sistem drainase kota sebagai langkah strategis yang tak bisa ditunda. Ia juga menyoroti perlunya keberanian dalam mengevaluasi izin usaha pertambangan di sekitar wilayah Samarinda.
“Kita harus berani mengkaji ulang perizinan tambang. Jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan segelintir, tapi membebani masyarakat luas dengan bencana,” tambah Darlis, menekankan pentingnya keadilan ekologis dalam kebijakan pembangunan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post