Disnaker Bontang Ingatkan Ada Sanksi Penjara, Bagi Perusahaan yang Beri Gaji di Bawah Upah Minimum

Inspirasa.co – Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang meminta perusahaan, agar membayar upah karyawan sesuai besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2024, senilai Rp 3.549.307 yang telah ditetapkan.

Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.842/2023, tentang Upah Minimum Kota Bontang 2024.

71 Persen Masyarakat Bergaji di Bawah 5 Juta per Bulan Bermain Judol Transaksinya Tembus Triliunan

Kasus Penembakan di THM Crown Samarinda Ungkap Fakta Baru, Aktor Intelektual Penyusun Rencana

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bontang Abdu Safa Muha menegaskan, SK Gubernur Kaltim terbit, perusahaan wajib mematuhi aturan ini, dalam membayarkan upah kepada karyawannya.

“Pada kesempatan ini saya ingatkan kepada pimpinan perusahaan jangan lagi main-main dengan besaran UMK 2024 yang telah ditetapkan ini,” Tegasnya saat membuka sosialisasi besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2024. Kamis (6/12/2023).

Abdu Safa Muha menyampaikan, ada sanksi bagi perusahaan yang tak mematuhi besaran UMK 2024 ini.

Sanksi itu diatur dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait gaji. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Didalam pasal yang tertera, perusahaan yang memberi gaji karyawannya di bawah UMP atau UMK yang ditetapkan, dikenai sanksi pidana penjara 1-4 tahun, denda paling sedikit Rp 100 jut dan paling banyak Rp 400 juta,” Jelasnya.

Abdu Safa Muha juga menyampaikan, bahwa dewan pengupahan Kota di beri ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan upah minimum ini.