TENGGARONG — DPRD Kutai Kartanegara memastikan ada koreksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 sebelum nota keuangan disampaikan. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyebut proyeksi APBD Kukar 2027 berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp6 triliun atau bahkan lebih. Hal itu disampaikannya dalam wawancara di Tenggarong, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, DPRD telah menyetujui KUA-PPAS 2027 dengan nilai sekitar Rp5,4 triliun. Namun, dalam pembahasan lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD), muncul sejumlah perubahan, termasuk tambahan pendapatan daerah dari beberapa sektor.
“DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan adanya koreksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 sebelum nota keuangan disampaikan,” ujarnya.
Selain itu, menurut Ahmad Yani, terdapat tambahan dana dari pemerintah pusat yang masuk ke Kukar dengan nilai sekitar Rp500 miliar. Tambahan tersebut perlu diakomodasi dalam perencanaan anggaran.
“Dengan adanya penyesuaian tersebut, proyeksi APBD Kukar 2027 berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp6 triliun atau bahkan lebih,” katanya.
Penyesuaian Sebelum Nota Keuangan
Ahmad Yani menjelaskan, perubahan nilai anggaran merupakan hasil dari beberapa kali rapat dan konsultasi bersama TAPD serta pembahasan dengan OPD terkait. Karena terdapat perubahan dan koreksi terhadap komponen pendapatan, DPRD memastikan seluruh tambahan tersebut perlu diperhitungkan dalam penyusunan APBD.
“Perubahan nilai anggaran merupakan hasil dari beberapa kali rapat dan konsultasi bersama TAPD serta pembahasan dengan OPD terkait,” jelasnya.
Menurutnya, kepastian terhadap hasil koreksi KUA-PPAS menjadi hal penting sebelum pemerintah daerah menyampaikan nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD.
“Karena terdapat perubahan dan koreksi terhadap komponen pendapatan, DPRD memastikan seluruh tambahan tersebut perlu diperhitungkan dalam penyusunan APBD,” tambahnya.
DPRD Belum Terima Dokumen Pinjaman ke SMI
Terkait rencana Pemerintah Kabupaten Kukar mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Ahmad Yani menyatakan DPRD belum menerima dokumen resmi mengenai rencana tersebut. Karena belum menerima berkas pengajuan, DPRD belum dapat membahas maupun memberikan komentar lebih jauh.
“Terkait rencana Pemerintah Kabupaten Kukar mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), DPRD belum menerima dokumen resmi mengenai rencana tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, ia mempersilakan pemerintah daerah menempuh langkah tersebut apabila memang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan dan sesuai dengan semangat membangun daerah. Namun, Ahmad Yani menegaskan pembahasan lebih lanjut tetap memerlukan dokumen resmi yang disampaikan kepada DPRD.
“Karena belum menerima berkas pengajuan, DPRD belum dapat membahas maupun memberikan komentar lebih jauh mengenai rencana pinjaman tersebut,” katanya.
“Meski demikian, ia mempersilakan pemerintah daerah menempuh langkah tersebut apabila memang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan dan sesuai dengan semangat membangun daerah. Namun, pembahasan lebih lanjut tetap memerlukan dokumen resmi yang disampaikan kepada DPRD,” tandasnya.















