Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius mengarahkan anggaran ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah itu dinilai sebagai cara paling efektif menekan angka pengangguran yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai selama ini keberpihakan anggaran terhadap UMKM belum terlihat nyata. Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya berbicara soal dukungan terhadap pelaku usaha kecil, tetapi membuktikannya lewat alokasi yang jelas dan terukur.
“Kalau ingin menurunkan pengangguran, anggaran harus difokuskan ke sektor yang benar-benar membuka lapangan kerja. UMKM punya potensi besar,” ujar Anhar, Jumat (24/4/26).
Anhar juga menyoroti besarnya porsi APBD yang selama ini terserap untuk proyek infrastruktur fisik. Menurutnya, pembangunan fisik memang dibutuhkan, namun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja tidak bertahan lama. Begitu proyek rampung, pekerja pun bubar.
“Pembangunan fisik itu perlu, tapi efeknya tidak lama. Setelah proyek selesai, tenaga kerja juga berkurang,” katanya.
Hal serupa, lanjut Anhar, berlaku pada sektor tambang yang selama ini mendominasi struktur ekonomi daerah. Sektor padat modal tersebut dinilai tidak banyak memberikan ruang penyerapan tenaga kerja bagi warga lokal.
Sebagai solusi konkret, DPRD mendorong pemerintah mewajibkan penggunaan produk lokal dalam setiap kegiatan yang dibiayai APBD. Kebijakan ini diyakini dapat menggerakkan perputaran ekonomi langsung di tingkat masyarakat.
“Kalau produk lokal dipakai di setiap kegiatan pemerintah, dampaknya besar bagi ekonomi warga,” tegasnya.
DPRD berharap kebijakan anggaran ke depan tidak lagi semata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi warga Samarinda.(adv)
