Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai upaya menghadapi potensi bertambahnya angka pengangguran akibat berkurangnya aktivitas sektor pertambangan tidak cukup hanya melalui penyediaan lapangan kerja baru. Dukungan terhadap akses permodalan dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat terdampak memiliki peluang membangun sumber penghasilan baru secara mandiri.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mendorong Pemerintah Kota Samarinda melalui perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, untuk memperluas skema pembiayaan bagi masyarakat yang ingin beralih ke sektor usaha.
Menurutnya, banyak pekerja memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup, namun sering kali menghadapi kendala ketika ingin memulai usaha karena keterbatasan modal awal.
Ismail menilai kondisi tersebut perlu direspons melalui kebijakan yang lebih adaptif dan tidak berhenti pada pemberian pelatihan semata.
Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan jalur lanjutan berupa bantuan usaha, pembiayaan ringan, hingga skema pinjaman yang mudah diakses masyarakat.
“Kalau sudah punya keterampilan tetapi tidak punya modal, tetap sulit. Karena itu bantuan atau pinjaman modal tanpa bunga bisa menjadi solusi agar usaha mereka bisa berjalan,” ujar Ismail, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, proses transisi ekonomi bagi pekerja yang terdampak perubahan aktivitas tambang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pelatihan keterampilan memang penting, tetapi harus diikuti dukungan nyata agar kemampuan yang diperoleh dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.
Menurut Ismail, tanpa dukungan lanjutan, banyak masyarakat berpotensi kembali mengalami kesulitan meski telah mengikuti program peningkatan kapasitas.
Karena itu, ia menilai pembukaan akses modal dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat lahirnya pelaku usaha baru sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
DPRD juga memandang langkah tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi perubahan struktur ekonomi Kota Samarinda yang mulai bergerak menuju pengurangan ketergantungan terhadap sektor pertambangan.
Ismail mengingatkan bahwa meningkatnya angka pengangguran tanpa diimbangi peluang usaha dan penciptaan sumber pendapatan baru berpotensi memunculkan tekanan sosial yang lebih luas.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak lebih awal agar proses transisi ekonomi dapat berlangsung lebih terkendali dan masyarakat memiliki ruang adaptasi yang cukup.
Karena itu, DPRD mendorong lahirnya program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, mulai dari pelatihan, pendampingan usaha, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar bagi pelaku usaha baru.
“Jangan sampai kita terlambat mengantisipasi. Kesejahteraan masyarakat harus dijaga agar tidak muncul dampak sosial yang lebih luas,” tegas Ismail. (adv)
