Samarinda – Wacana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengingatkan kebijakan itu dapat menekan ruang fiskal dan menghambat pembangunan di daerah.
“Pastinya sih kita berharap mudah-mudahan ini tidak atau belum atau batal dilaksanakan pemotongan TKD itu tadi,” ujar Deni saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (16/9/2025).
Ia menyebut meskipun rencana tersebut belum disahkan melalui keputusan resmi, daerah tetap berharap pemerintah pusat mempertimbangkan ulang. Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih tinggi.
“Kalau bicara kemandirian fiskal, di Indonesia hanya empat provinsi yang bisa berdiri sendiri. Itu pun karena PAD-nya lebih besar daripada transfer pusat,” jelasnya.
Di tingkat kabupaten/kota, Deni menambahkan, hanya sedikit yang mampu membiayai kebutuhan sendiri.
“Ada kurang lebih delapan kabupaten/kota yang bisa membiayai kabupatennya sendiri, selebihnya masih sangat bergantung,” ucapnya.
Ia menegaskan, bila pemotongan benar-benar dilakukan, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat karena pembangunan di berbagai sektor berpotensi tersendat.
“Banyak daerah saat ini bergantung penuh dengan pemerintah pusat. Dana transfer itu sangat diharapkan sekali untuk mendukung pembangunan kota maupun provinsi yang ada di Indonesia,” pungkasnya.(ADV)
Discussion about this post