Samarinda — DPRD Kota Samarinda mengawal proses penyelesaian puluhan aduan calon peserta didik yang belum memperoleh sekolah negeri dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anak tetap mendapatkan akses pendidikan melalui mekanisme lanjutan yang disiapkan Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya telah menerima 32 berkas pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRCPPA) Kalimantan Timur. Berkas tersebut berisi identitas calon peserta didik beserta dokumen yang menunjukkan mereka belum berhasil diterima melalui sistem SPMB.
Menurutnya, seluruh dokumen telah diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda sebagai bahan tindak lanjut pada tahapan pendaftaran berikutnya.
“Dokumen yang ada ini sudah kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Sekarang masih ada gelombang kedua sampai tanggal 4, dan kami akan terus memantau prosesnya. Harapan kami, anak-anak ini tetap bisa tertampung di sekolah negeri,” ujar Novan, Jumat (03/07/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan, saat ini masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di sejumlah SMP negeri yang nantinya akan diisi melalui mekanisme pendaftaran tahap kedua.
Proses penempatan, kata Novan, dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan ketersediaan daya tampung di masing-masing rayon. Apabila kuota pada rayon tertentu telah terpenuhi, calon peserta didik akan dialihkan ke rayon terdekat yang masih memiliki kursi kosong.
“Gelombang kedua dilakukan secara manual oleh Dinas Pendidikan dan disesuaikan dengan kapasitas di setiap rayon. Kalau rayonnya sudah penuh, akan diarahkan ke rayon lain yang masih tersedia. Prinsipnya, kami ingin seluruh anak tetap memperoleh tempat di sekolah negeri,” katanya.
Selain mengawal proses penempatan siswa, DPRD juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Evaluasi difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini mengalami ketimpangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia.
Novan menilai tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke SMP negeri turut dipengaruhi banyaknya lulusan SD swasta maupun madrasah yang juga mengikuti proses seleksi pada jalur yang sama.
Kondisi tersebut menyebabkan persaingan masuk sekolah negeri semakin tinggi, terutama di kawasan dengan jumlah sekolah yang masih terbatas.
“Yang mendaftar ke SMP negeri bukan hanya lulusan SD negeri, tetapi juga dari SD swasta dan madrasah. Karena itu kami akan memetakan kondisi setiap kecamatan hingga tingkat kelurahan untuk mengetahui daerah yang membutuhkan penambahan daya tampung,” jelasnya.
Menurut Novan, wilayah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran menjadi beberapa kawasan yang akan menjadi perhatian dalam evaluasi karena jumlah sekolah negeri dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD berharap penyelenggaraan SPMB ke depan dapat berjalan lebih merata, transparan, dan mampu menjamin setiap anak memperoleh akses pendidikan sesuai amanat pemerintah tanpa terkendala keterbatasan daya tampung sekolah negeri.(adv)
Samarinda — DPRD Kota Samarinda mengawal proses penyelesaian puluhan aduan calon peserta didik yang belum memperoleh sekolah negeri dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anak tetap mendapatkan akses pendidikan melalui mekanisme lanjutan yang disiapkan Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya telah menerima 32 berkas pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRCPPA) Kalimantan Timur. Berkas tersebut berisi identitas calon peserta didik beserta dokumen yang menunjukkan mereka belum berhasil diterima melalui sistem SPMB.
Menurutnya, seluruh dokumen telah diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda sebagai bahan tindak lanjut pada tahapan pendaftaran berikutnya.
“Dokumen yang ada ini sudah kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Sekarang masih ada gelombang kedua sampai tanggal 4, dan kami akan terus memantau prosesnya. Harapan kami, anak-anak ini tetap bisa tertampung di sekolah negeri,” ujar Novan, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan, saat ini masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di sejumlah SMP negeri yang nantinya akan diisi melalui mekanisme pendaftaran tahap kedua.
Proses penempatan, kata Novan, dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan ketersediaan daya tampung di masing-masing rayon. Apabila kuota pada rayon tertentu telah terpenuhi, calon peserta didik akan dialihkan ke rayon terdekat yang masih memiliki kursi kosong.
“Gelombang kedua dilakukan secara manual oleh Dinas Pendidikan dan disesuaikan dengan kapasitas di setiap rayon. Kalau rayonnya sudah penuh, akan diarahkan ke rayon lain yang masih tersedia. Prinsipnya, kami ingin seluruh anak tetap memperoleh tempat di sekolah negeri,” katanya.
Selain mengawal proses penempatan siswa, DPRD juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Evaluasi difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini mengalami ketimpangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia.
Novan menilai tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke SMP negeri turut dipengaruhi banyaknya lulusan SD swasta maupun madrasah yang juga mengikuti proses seleksi pada jalur yang sama.
Kondisi tersebut menyebabkan persaingan masuk sekolah negeri semakin tinggi, terutama di kawasan dengan jumlah sekolah yang masih terbatas.
“Yang mendaftar ke SMP negeri bukan hanya lulusan SD negeri, tetapi juga dari SD swasta dan madrasah. Karena itu kami akan memetakan kondisi setiap kecamatan hingga tingkat kelurahan untuk mengetahui daerah yang membutuhkan penambahan daya tampung,” jelasnya.
Menurut Novan, wilayah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran menjadi beberapa kawasan yang akan menjadi perhatian dalam evaluasi karena jumlah sekolah negeri dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD berharap penyelenggaraan SPMB ke depan dapat berjalan lebih merata, transparan, dan mampu menjamin setiap anak memperoleh akses pendidikan sesuai amanat pemerintah tanpa terkendala keterbatasan daya tampung sekolah negeri.(adv)
