Guntur Hamzah Dilantik Jadi Hakim MK, KIKA: MK Telah Dibajak Oligarki

Inspirasa.co – Para akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengutuk pelantikan Guntur Hamzah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Aswanto. KIKA menilai, pelantikan yang dilakukan langsung Presiden Joko Widodo ini jadi pertanda MK telah dibajak oligarki.

Adapun, pencopotan Aswanto sebagai Ketua MK merupakan usulan DPR. Salah satu alasan penggantian Aswanto dengan Guntur Hamzah adalah soal ketidakpatuhan. Aswanto dinilai gagal mengamankan produk hukum yang dibuat DPR bersama pemerintah.

“Keputusan DPR untuk menggantikan Aswanto dengan Guntur Hamzah merupakan tundakan yang inkonstitusional dan melanggar undang-undang. Keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai,” terang KIKA dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/11/2022)

KIKA menilai, penggantian ini hanya memperlihatkan bagaimana oligarki bekerja mengkooptasi lembaga-lembaga negara. Mereka menilai ada upaya untuk menyandera MK, agar keputusan yang kelak diambil lembaga ini selalu sejalan dengan keinginan DPR dan oligarki.

“MK telah dibajak oleh oligarki,” tegas KIKA.

KIKA juga menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo. Pesiden dinilai sangat permisif, ketika DPR terang-terangan mempertontonkan tindakan inkonstitusional dan melanggar undang-undang. Sikap abai presiden ini seolah mengamini tindakan inkonstitusional yang telah dilakukan oleh DPR.

“Jika Presiden masih memiliki telinga, maka seharusnya Presiden mendengar kritik publik. Bukan justru menutupnya rapat-rapat,” masih dalam keterangan tertulis KIKA.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengeluarkan pernyataan sikap, yakni:

1.DPR harus mencabut keputusannya yang memberhentikan Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah. Tindakan tersebut merupakan inkonstitusional dan melanggar undang-undang. Keputusan DPR tersebut merupakan bentuk nyata dari intervensi lembaga peradilan, yang mengancam independensi MK.

2.Keputusan DPR yang memberhentikan Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah sebagai hakim MK, adalah bentuk pembajakan terhadap lembaga negara yang didesain untuk kepentingan para oligarki. MK telah dibajak oleh oligarki.

3.Presiden harus membatalkan pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim MK. Jika Presiden bersikukuh melantik Guntur Hamzah, artinya Presiden telah mengamini tindakan dan keputusan DPR yang inskonstitusional dan melanggar undang-undang. Presiden tidak taat dengan konstitusi.