Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan tidak adanya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027.
Meski demikian, DPRD menegaskan belum dapat mengambil kesimpulan karena kebijakan tersebut hingga kini masih sebatas wacana.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pembahasan anggaran Kota Samarinda untuk 2027 masih berada pada tahap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Kalau kita belum bisa berandai-andai. Saat ini kami masih membahas KUA-PPAS 2027. Setelah tahapan itu selesai, baru nanti melihat perkembangan terkait bantuan keuangan dari provinsi,” ujar Deni, Kamis (13/8/2026).
Ia menyebut kepastian mengenai Bankeu perlu menunggu keputusan resmi Pemprov Kaltim. DPRD Samarinda tidak ingin menetapkan skenario anggaran berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar kebijakan.
Namun, apabila Bankeu benar-benar dihentikan, Deni meminta Pemkot Samarinda tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Kalau memang nanti tidak ada, tentu kita harus mengoptimalkan pendapatan yang ada di Kota Samarinda,” katanya.
Deni menjelaskan Bankeu selama ini turut menopang pembiayaan pembangunan di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim. Karena itu, penghentian skema tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap daerah yang selama ini menerima alokasi.
“Semua daerah yang selama ini mendapatkan Bankeu pasti akan merasakan dampaknya. Tapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan itu,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, DPRD mendorong Pemkot menggali sumber PAD yang masih dapat dikembangkan sesuai ketentuan. Sejumlah sektor dinilai memiliki peluang untuk diperkuat, termasuk penerapan parkir berlangganan dan pengembangan pariwisata.
“Potensi PAD harus terus dimaksimalkan, baik melalui parkir berlangganan maupun pengembangan destinasi wisata. Itu bisa menjadi penopang pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan,” pungkas Deni.(adv)
