SAMARINDA – Pendangkalan saluran, tumpukan sampah, hingga elevasi drainase yang tidak sesuai menjadi persoalan yang disoroti Komisi III DPRD Samarinda dalam penanganan banjir. Pembenahan dinilai perlu dipercepat saat musim kemarau agar aliran air lebih lancar ketika hujan kembali meningkat.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan hasil peninjauan lapangan menunjukkan sejumlah saluran belum berfungsi optimal. Sedimentasi yang menumpuk dan sampah menghambat aliran air, sedangkan perbedaan elevasi membuat air tidak dapat mengalir dengan baik menuju sungai.
“Drainase kita juga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi parah, serta tumpukan sampah yang menjadi hambatan,” jelas Rohim, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda melalui optimalisasi anggaran pemeliharaan, termasuk pengerukan dan perbaikan saluran. Drainase yang tidak berfungsi maksimal berpotensi menyebabkan air meluap ke jalan, bahkan ketika hujan berlangsung dalam waktu relatif singkat.
Persoalan lain terdapat pada kolam retensi di kawasan Sempaja. Kolam tersebut belum memiliki saluran pembuangan langsung menuju drainase utama. Air direncanakan dialirkan melalui drainase Jalan PM Noor sebelum menuju sungai.
Rohim menilai jalur pembuangan tersebut perlu dipastikan berfungsi dengan baik. Pembersihan sedimentasi, pengangkatan sampah, serta pemeriksaan elevasi saluran menjadi bagian penting agar air dari kolam retensi dapat mengalir tanpa hambatan.
“Mumpung kondisi saat ini belum masuk musim hujan dan masih kemarau, ini momentum bagi Pemkot untuk menuntaskan permasalahan yang menimbulkan banjir saat hujan deras turun,” katanya.
Berdasarkan perkiraan BMKG yang disampaikan Rohim, musim hujan di Kalimantan Timur diprediksi mulai pada November 2026, dengan puncak curah hujan pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Perkiraan tersebut menjadi salah satu pertimbangan agar pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan drainase dapat dilakukan sebelum curah hujan meningkat.
Di luar persoalan saluran air, Rohim turut menyoroti pembukaan lahan di wilayah hulu dan alih fungsi daerah resapan. Perubahan fungsi lahan dinilai dapat meningkatkan limpasan air menuju kawasan yang lebih rendah sehingga berpotensi menambah beban sistem drainase perkotaan.
“Kami mendidoengendalian pembukaan dan pemotongan lahan serta alih fungsi kawasan resapan sebagai bagian dari penanganan banjir dari hulu hingga hilir,” tandasnya.(adv)
