Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Bandara Mahakam Ulu sebagai langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Ia menyebut proyek ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kehadiran negara di wilayah terluar Kalimantan Timur.
Menurut Ekti, pembangunan bandara merupakan kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang selama ini terkendala akses geografis dan minim infrastruktur transportasi.
“Bandara ini bukan sekadar infrastruktur biasa. Ini menyangkut masa depan Mahulu secara menyeluruh dari sisi ekonomi, transportasi, hingga kehadiran negara di wilayah terluar,” tegasnya.
Untuk mendukung realisasi proyek strategis ini, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 hingga Rp45 miliar dalam APBD 2025. Selain itu, pendanaan juga bersumber dari APBD Kabupaten Mahulu dan dukungan APBN, khususnya untuk pembangunan runway dan apron.
Meski demikian, proyek masih berada pada tahap awal. Saat ini, fokus pengerjaan tertuju pada penyusunan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proses ini ditangani oleh Dinas Cipta Karya Kaltim setelah proyek dialihkan dari Dinas Perhubungan.
“Karena tidak ada nomenklatur yang pas di Dishub, maka baru saja proyek ini dialihkan ke Cipta Karya. Ini perubahan yang baru berlangsung dua hari lalu,” ungkap Ekti.
Peralihan kewenangan tersebut berdampak pada penjadwalan proyek. Ia memperkirakan penyusunan dokumen akan memakan waktu sekitar dua bulan, disusul proses lelang dua bulan berikutnya. Namun, ia berharap proses tender bisa dilakukan lebih cepat demi menghindari keterlambatan pelaksanaan fisik.
“Kalau bisa, tender dilakukan lebih cepat dari empat bulan, agar pekerjaan tidak molor. Kami mendorong percepatan di semua lini,” ujarnya.
Sebagai bentuk sinergi antarlembaga, Pemprov Kaltim dan Pemkab Mahulu kini tengah merumuskan nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat kerja sama dalam pembangunan bandara.
“Kerja sama tersebut menjadi kunci untuk memastikan proyek strategis ini berjalan lancar dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Mahulu,” tutup Ekti. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post