Sangatta – Kualitas pelayanan pemerintahan tidak cukup hanya ditopang aturan dan prosedur. Ketersediaan fasilitas, kemampuan petugas hingga dukungan anggaran juga harus dipastikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, jelas dan memiliki kepastian.
Hal tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan rancangan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kutim, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim itu menjadi bagian dari tahapan penyempurnaan standar pelayanan sebelum nantinya ditetapkan dan diberlakukan.
Rizali mengungkapkan, terdapat empat aspek mendasar yang harus menjadi perhatian dalam membangun pelayanan publik. Pertama, kepastian regulasi sebagai landasan pelaksanaan. Kedua, kesiapan sarana dan prasarana. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia (SDM). Keempat, ketersediaan pembiayaan operasional.
Menurutnya, keempat aspek tersebut harus dipersiapkan secara seimbang. Sebab, standar pelayanan yang telah disusun tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Ia mencontohkan, ketersediaan aturan dan prosedur harus diimbangi dengan perangkat kerja yang memadai, jaringan internet yang mendukung, serta petugas yang memahami tugas dan tanggung jawabnya.
Tidak kalah penting, perilaku petugas dalam memberikan pelayanan juga harus menjadi perhatian. Kecepatan merespons kebutuhan masyarakat, keramahan, serta kesantunan merupakan bagian dari standar kualitas yang harus dijaga.
“Keramahan, kesantunan, dan kecepatan petugas dalam merespons kebutuhan pengguna menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan,” kata Rizali.
Ia berharap penyusunan standar pelayanan ini mampu memperkuat sistem pelayanan terpadu di lingkungan Setkab Kutim. Dengan prosedur yang jelas, pengguna layanan tidak lagi dihadapkan pada ketidakpastian terkait persyaratan maupun waktu penyelesaian.
Rizali juga mengingatkan bahwa Kutim pernah mendapatkan predikat terbaik dalam penilaian pelayanan publik pada 2024. Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas layanan di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pemerintahan turut menjadi perhatian. Rizali mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pelayanan antarperangkat daerah semakin terintegrasi.
Ia menilai, sistem digital harus mampu mendukung pertukaran data yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Informasi mengenai pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi hingga kebutuhan masyarakat perlu dikelola secara baik.
Integrasi tersebut juga diharapkan membantu pemerintah daerah dalam mengukur pelaksanaan program pembangunan, termasuk 50 program unggulan kepala daerah, sehingga pencapaiannya dapat dipantau berdasarkan data yang jelas.
Selain aspek teknis, Rizali meminta perhatian terhadap kondisi dan kesejahteraan aparatur yang menjalankan pelayanan. Menurutnya, peningkatan kompetensi perlu berjalan beriringan dengan penyediaan lingkungan kerja yang nyaman serta pemberian TPP yang sesuai dengan beban dan tanggung jawab masing-masing pegawai.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menyebut penyusunan standar pelayanan merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014.
Ia menjelaskan, penyusunan rancangan telah melalui pembahasan awal pada 22 Oktober 2026 di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim. Tahapan berikutnya dilaksanakan melalui FKP untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan.
Dalam forum tersebut, sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari penyelenggara dan pengguna layanan, ahli atau praktisi, pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil hingga media massa.
Masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan standar pelayanan. Selanjutnya, hasil akhir dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Standar yang telah ditetapkan nantinya dipublikasikan secara terbuka agar dapat diketahui masyarakat dan menjadi acuan bersama dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Setkab Kutim.

















