Samarinda – Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyerukan pentingnya kolaborasi erat antara Koperasi Merah Putih (Kopdeskel) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menyusul gencarnya pelaksanaan program koperasi desa yang didorong pemerintah pusat. Ia mengingatkan, tanpa sinergi, potensi konflik antar lembaga ekonomi desa justru akan meningkat.
Dalam keterangannya, Firnadi menilai program Kopdeskel merupakan peluang strategis yang dapat menggerakkan roda ekonomi desa secara lebih mandiri.
Dengan dukungan dana dan kebijakan dari pemerintah pusat, ia menilai inisiatif ini memberi ruang besar bagi masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang berbasis komunitas.
“Ini adalah peluang besar bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam ekonomi produktif. Pemerintah pusat sudah memberi ruang dan dukungan dana, tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan sinergi yang tepat,” jelasnya.
Namun, Firnadi juga menyoroti tantangan krusial yang kerap luput dari perhatian: kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, keberhasilan koperasi tak bisa lepas dari kesiapan SDM lokal, terutama generasi muda, dalam mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.
“SDM adalah tantangan klasik, tapi sekarang peluangnya ada. Tinggal dimanfaatkan dan dipadukan dengan dukungan pusat yang sudah ada,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan bahwa jika tidak diatur secara bijak, koperasi bisa menjadi pesaing langsung BUMDes, terutama bila keduanya bergerak di sektor usaha yang sama. Firnadi menegaskan perlunya pembagian peran yang jelas agar koperasi dan BUMDes saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan.
“Jangan sampai koperasi menjadi saingan usaha desa yang sudah ada. Harus saling melengkapi, bukan berkompetisi,” tegas Firnadi.
Lebih dari sekadar himbauan, Firnadi mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan desa untuk membuka ruang dialog antara pengelola koperasi dan BUMDes. Menurutnya, hanya dengan komunikasi yang terbuka dan perencanaan matang, potensi ekonomi desa bisa tumbuh tanpa konflik internal yang merugikan masyarakat itu sendiri. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post