Samarinda – Di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mencapai Rp12 triliun, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa nilai anggaran bukan jaminan pemerataan pembangunan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah demi menjawab tantangan geografis dan keterisolasian wilayah di Kukar secara nyata dan berkelanjutan.
Firnadi yang dikenal vokal dalam isu pemerataan pembangunan menyatakan bahwa kehadiran anggaran provinsi melalui bantuan keuangan menjadi wujud sinergi untuk menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan optimal.
“Meskipun Kukar punya APBD besar, kita tetap hadir karena kebutuhan masyarakat tak hanya diukur dari angka, tapi dari akses dan kenyamanan yang mereka rasakan,” ujarnya.
Kabupaten Kukar, dengan wilayah yang luas dan terbagi antara daratan dan kawasan sungai, menghadapi hambatan serius dalam pembangunan infrastruktur. Jalan penghubung antar-kecamatan, jembatan yang menghubungkan desa terpencil, hingga fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas, masih menjadi persoalan nyata yang memerlukan perhatian menyeluruh.
Menurut Firnadi, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten adalah kunci keberhasilan pembangunan.
“Bantuan keuangan dari provinsi bukan sekadar tambahan anggaran, tapi bentuk nyata dari kolaborasi lintas wilayah,” tegasnya.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk terus turun ke lapangan guna menyerap aspirasi warga secara langsung.
Bagi Firnadi, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal, melainkan tentang membuka jalan bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Jalan yang baik bukan hanya mempermudah perjalanan, tapi membuka akses ekonomi, memudahkan anak-anak bersekolah, dan mempercepat penanganan kesehatan,” tambahnya, menegaskan filosofi pembangunan berbasis kebutuhan nyata. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post