RDP DPRD Kaltim dan OJK Bahas Isu Internal Bank Kaltimtara

Samarinda—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (25/04/2025) di Kantor DPRD Kaltim, guna membahas dugaan penyalahgunaan anggaran di tubuh Bank Kaltimtara. Rapat ini digelar sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap lembaga keuangan milik daerah yang dinilai perlu lebih transparan dan sehat secara finansial.

Dalam RDP tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyoroti peran krusial OJK dalam mencegah terulangnya kasus penyalahgunaan anggaran yang diduga melibatkan oknum tertentu di Bank Kaltimtara. Menurutnya, dana yang dikelola bank tersebut merupakan aset daerah yang seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi.

Darlis Pattalongi Soroti Ketimpangan Anggaran Provinsi, Samarinda Perlu Prioritas Khusus

Agusriansyah Ridwan: Guru sebagai Pembentuk Karakter Bangsa Lebih dari Tugas Mengajar

“Kita ingin punya bank yang sehat dan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap penambahan APBD setiap tahunnya,” tegas Yenni.

Bank Kaltimtara sebelumnya menjadi sorotan setelah mencuat dugaan adanya kebocoran anggaran yang tidak jelas peruntukannya. DPRD Kaltim mendesak agar OJK sebagai lembaga pengawas keuangan mengambil langkah konkret dalam menyelidiki dan mengungkap aliran dana tersebut. Yenni menekankan pentingnya keterbukaan semua pihak, termasuk manajemen bank dan OJK, terhadap proses penyelidikan yang tengah berjalan.

“Kami ini kolektif kolegial, jadi apapun yang dilakukan Bankaltimtara harus diketahui,” ujar dia.

Lebih jauh, DPRD juga menilai penyaluran dana yang dilakukan Bank Kaltimtara belum menyasar secara optimal pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sejatinya merupakan tulang punggung perekonomian daerah.

“Target seharusnya UMKM di lapisan bawah. Tapi kebocoran justru banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar,” tambahnya, mengkritisi arah penyaluran dana yang dinilai tidak adil.

RDP ini menjadi penegas sikap DPRD Kaltim yang mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah, khususnya di sektor perbankan milik daerah. OJK pun diharapkan tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak reformasi tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan berpihak pada masyarakat. (Adv/DPRD Kaltim)