Inspirasa.co – Fraksi Gerindra DPRD Bontang memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Bontang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun di balik capaian tersebut, Fraksi Gerindra menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, dalam rapat kerja penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang.
Dalam penyampaiannya, Sem Nalpa menyebut capaian opini WTP selama 12 kali berturut-turut merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan prinsip transparansi.
“Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Kami berharap prestasi ini terus menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,49 persen dari target yang telah ditetapkan. Meski demikian, pihaknya menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya terkait besarnya selisih antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
Menurut Sem Nalpa, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat melalui berbagai inovasi penggalian sumber-sumber pendapatan baru.
“Kami berharap pemerintah terus berinovasi dan memaksimalkan sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi,” katanya.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan aset daerah agar lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Sorotan juga diarahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi Gerindra menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap BUMD untuk memastikan penyertaan modal yang telah diberikan mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD.
Tak hanya itu, Gerindra mendorong percepatan digitalisasi administrasi pelayanan publik dan sistem pembayaran daerah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya meningkatkan pengawasan, pengendalian, serta optimalisasi penerimaan daerah.
Dari sisi belanja, Fraksi Gerindra mencatat realisasi belanja daerah mencapai 93,01 persen. Ke depan, pemerintah diminta lebih memprioritaskan anggaran pada program-program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan kesejahteraan warga Bontang.
Fraksi Gerindra juga menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 6,99 persen. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran agar serapan belanja semakin optimal.
“Fraksi Gerindra berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bontang,” tegas Sem Nalpa Mario Guling.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Gerindra berharap pembahasan Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Bontang.
