Inspirasa.co – Ketua Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Bontang, Suharno, melempar sinyal peringatan dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2025, Rabu (17/6/2026).
Meski memuji keberhasilan Pemkot Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, PKS-NasDem mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan “laporan angka-angka” di atas kertas. Bagi mereka, esensi APBD adalah kesejahteraan riil warga di lapangan.
“Predikat WTP harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengawasan efektif, agar setiap kebijakan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Suharno.
Soroti Ketergantungan Dana Pusat, Dorong Evaluasi Sisa Anggaran
Berdasarkan data laporan, realisasi pendapatan daerah Bontang tahun 2025 menyentuh angka 98,56 persen, dibarengi serapan belanja yang diklaim cukup tinggi. Namun, Suharno memberikan catatan tebal pada postur APBD Bontang yang dinilai belum mandiri.
Ada dua poin krusial yang digarisbawahi oleh Fraksi PKS-NasDem:
Ketergantungan Fiskal Akut: Struktur keuangan Bontang dinilai masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer pemerintah pusat. Pemkot dituntut memutar otak demi melahirkan kemandirian fiskal.
Misteri Anggaran Tak Terserap: Fraksi PKS-NasDem menuntut penjelasan rinci dan blak-blakan dari Pemkot mengenai sejumlah program pembangunan yang anggarannya gagal terserap maksimal.
“Kami meminta penjelasan rinci terkait anggaran yang belum terserap. Ini harus jadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD ke depan,” cetus Suharno.
4 Rekomendasi Taktis PKS-NasDem untuk Pemkot Bontang
1. Optimalisasi PAD: Menggali potensi pendapatan asli daerah secara kreatif tanpa mencekik sektor usaha lokal.
2. Digitalisasi Radikal: Memperkuat sistem digitalisasi pengelolaan keuangan daerah guna menutup celah kebocoran anggaran.
3. Genjot Sektor Produktif: Mengembangkan sektor baru yang mampu mendatangkan penerimaan daerah jangka panjang.
4. Alokasi Tepat Sasaran: Mengunci prioritas anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan.
Komitmen Mengawal Raperda P2APBD
Di akhir pandangannya, Fraksi PKS-NasDem menyatakan siap mengawal Raperda P2APBD 2025 ini ke tahapan pembahasan selanjutnya yang lebih mendalam bersama tim anggaran pemerintah daerah.
“Keberhasilan APBD itu indikatornya sederhana: masyarakat makin sejahtera, pelayanan publik makin baik, dan pembangunan merata serta berkelanjutan. Itu yang akan terus kami kawal,” pungkas Suharno.
