Fraksi PDI-P DPRD Kutim Beri Catatan Penting Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Inspirasa.co – Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur (Kutim), Siang Geah menyampaikan, sejumlah catatan penting terhadap Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksnaan APBD Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kutim.

Pertama yang disoroti, yakni soal tidak adanya lampiran hasil audit BPK yang disampaikan Pemkab Kutim, dalam laporan pelaksanaan APBD 2023. Padahal kewajiban itu, tertuang dalam aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 298.

2.317 Penggiat Agama Dapat Insentif Rp2 Juta per Bulan, Neni Apresiasi Peran BKPRMI Kolaborasi dengan Pemerintah

Pemkot Bontang Siapkan Perda Investasi dan Forum Kemitraan UMKM–Industri, Mendorong Akselerasi Ekonomi Lokal

“Tidak ada dilampirkan hasil audit BPK sebagai bahan kajian tambahan fraksi,” katanya, saat Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Kamis ( 13/6/2024).

Terkait pendapatan Kutim 2023, yang mengalami kenaikan mencapai 104 persen dibandingkan 2022, Siang Geah mengatakan perlu adanya penjelasan secara terperinci sektor mana saja yang mengalami peningkatan signifikan. Sebab hal itu dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan skala prioritas kedepan.

“Pendapatan Anggaran 2023 sudah melebihi dari yang ditargetkan sebesar Rp8,2 triliun, kini mencapai Rp8,5 triliun. Perlu kita apresiasi, namun perlu juga evaluasi agar tepat sasaran dalam realisasinya,” paparnya.

Selain itu, realisasi belanja Kutim 2023 juga menjadi perhatian Fraksi PDI-P. Ia menyayangkan terjadinya selisih sisah lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp1,05 triliun. Menurutnya itu merupakan gambaran ketidak siapan pemerintah dalam menghadapi surplus pendapatan.

“Masih lemahnya perencanaan penganggaran dari pemerintah daerah, khususnya OPD yang menjadi pelaksana teknis sekaligus pengguna anggaran,” ungkapnya.

Terakhir, ia juga menyampaikan apresiasi atas Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Kutim. Menurutnya, hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Kutim, dapat menjadi bahan evaluasi, mengingat kenyataan dilapangan masih terdapat beberapa temuan di beberapa OPD yang untuk diperbaiki kedepan. (Adv)