Inspirasa.co – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor berkeyakinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bakal menyetujui Wilayah Kampung Sidrap Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan Kutai Timur masuk ke Wilayah Kota Bontang.
Menurut Isran, seluruh dokumen telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lantaran keputusan memang berada di tangan Kemendagri.
“Sudah disepakati. Tinggal menunggu waktu saja. Tidak perlu lagi ada kajian,” tukas Isran Noor yang juga menjabat Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalimantan Timur (Kaltim), pada rapat koordinasi Partai NasDem di Hotel Grand Equator, Minggu (17/10/2021) pagi.
Maka dari itu, Isran tak menginginkan persoalan tapal batas Kampung Sidrap tersebut dikaitkan dengan isu politik saat ini.
Isran sepenuhnya mengakui mendukung agar Kampung Sidrap bisa masuk ke wilayah Kota Bontang. Mengingat lokasinya yang memang lebih dekat dengan Bontang.
Sebagai informasi, Bupati Kutim dan Wali Kota Bontang pada 3 Januari 2019 pernah melakukan penandatanganan nota kesepahaman, yang juga disaksikan para Ketua DPRD.
Namun pada 5 Agustus 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur sepakat menolak agar Kampung Sidrap diserahkan ke Kota Bontang. Penolakan tersebut dilakukan saat menggelar rapat paripurna ke-26.
Adapun, secara notabene, Sidrap secara yurisdiksi masuk wilayah Pemerintah Kutai Timur berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2005.
Untuk diketahui pula, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris terus getol memperjuangkan dan meminta agar Pemprov Kaltim turun tangan dalam menyelesaikan persoalan status wilayah Sidrap masuk ke Bontang.
Agus Haris menyebut persoalan status Sidrap ini menjadi wewenang Gubernur Kaltim. Ia berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan secepatnya.
Pewarta: Redaksi
Discussion about this post