Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Hamas), mendukung langkah tegas Pemerintah Provinsi Kaltim yang memutus kerja sama dengan PT Timur Borneo Indonesia (TBI) terkait pengelolaan Hotel Royal Suite Balikpapan. Keputusan ini diumumkan setelah terungkap sejumlah pelanggaran serius yang mencederai perjanjian kerja sama sejak 2016.
Pemutusan kontrak ini dipicu oleh kegagalan PT TBI dalam memenuhi kewajiban finansial, termasuk kontribusi tahunan sebesar Rp600 juta kepada pemerintah daerah. Selain itu, pengelolaan aset dianggap lalai, dengan adanya perubahan fungsi beberapa kamar hotel menjadi ruang karaoke dewasa tanpa izin resmi. “Pemutusan kerja sama ini adalah langkah yang tepat,” kata Hamas.
Namun, menurutnya yang lebih penting adalah bagaimana Pemprov melangkah ke depan untuk memastikan aset ini dikelola secara profesional dan transparan.
Hamas menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah strategis seperti Hotel Royal Suite. Ia menilai bahwa aset milik rakyat seharusnya dikelola bukan hanya demi keuntungan, tetapi juga demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. “Ini harus jadi pelajaran bagi mitra swasta lain yang mengelola aset daerah. Pemerintah butuh mitra yang transparan, akuntabel, dan benar-benar serius,” tegasnya.
Menurut Hamas, kasus ini menjadi alarm penting bagi Pemprov Kaltim untuk memperketat pengawasan terhadap mitra kerja swasta, agar kejadian serupa tidak terulang. DPRD Kaltim mendorong pemerintah untuk segera menentukan masa depan aset tersebut, baik melalui pengelolaan langsung atau kerja sama baru dengan pihak yang lebih kredibel.
Saat ini, Pemprov tengah mempertimbangkan dua opsi strategis: mengambil alih langsung operasional Hotel Royal Suite atau menunjuk mitra baru yang memiliki rekam jejak pengelolaan profesional. Kedua opsi itu dinilai harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh dan prinsip transparansi.(Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post