Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan apresiasi atas keberanian masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu) yang terus menyuarakan kondisi daerahnya. Dalam pernyataannya pada Rabu (28/5) di Samarinda, ia menegaskan bahwa Mahulu masih menghadapi tantangan serius sejak pemekaran, terutama terkait infrastruktur dan ketimpangan manfaat ekonomi.
Meski luas wilayah Mahulu tergolong kecil secara administratif, dengan hanya 18.428 km², aksesibilitas di kabupaten ini masih sangat terbatas.
“Jalan yang sudah beraspal baru sekitar 18 kilometer dari total wilayah itu,” kata Hasanuddin Mas’ud dalam wawancara di Samarinda. Ia menyoroti bahwa isolasi geografis Mahulu menjadi penghambat utama pembangunan, yang menyebabkan layanan dasar sulit dijangkau dan ekonomi lokal tak berkembang optimal.
Mahulu memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan perkebunan, namun kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat masih minim.
Hasanuddin menyebut bahwa dominasi korporasi besar serta rendahnya serapan tenaga kerja lokal menjadi masalah krusial yang harus segera diatasi. “Kita perlu dorong agar pembangunan Mahulu tidak tertinggal. Ini wilayah perbatasan, posisinya sangat strategis,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu kunci percepatan pembangunan Mahulu adalah koordinasi lintas pemerintahan yang solid. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam merancang program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kami akan terus kawal aspirasi ini dan dorong agar ada respons nyata, tidak hanya janji,” tambah Hasanuddin.
Ketimpangan pembangunan di Mahulu menjadi sorotan tidak hanya karena posisinya yang strategis sebagai daerah perbatasan, tetapi juga karena potensi ekonominya yang belum tergarap optimal. Dalam situasi bencana atau krisis, Mahulu kerap terpaksa mengandalkan bantuan eksternal karena lemahnya infrastruktur dasar dan terbatasnya kapasitas lokal.(Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post