SAMARINDA — Persoalan terbatasnya fasilitas sekolah negeri dan potensi kericuhan saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk membenahi persoalan ini demi memastikan layanan pendidikan yang adil dan merata bagi masyarakat.
“Kami menerima banyak laporan tentang keterbatasan fasilitas yang menghambat kegiatan belajar. Ini tidak bisa dibiarkan, harus segera ditangani,” ujar Fuad.
Menurutnya, DPRD akan terus memantau perkembangan ini dan siap menyalurkan aspirasi sekolah ke pihak terkait agar segera dilakukan perbaikan. “Kita sudah minta informasi rinci dari pihak sekolah, dan kami dari DPRD siap mendukung langkah-langkah penyelesaian yang dibutuhkan,” tambah politisi asal Samarinda itu.
Selain soal fasilitas, Fuad juga menyoroti sistem PPDB yang sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar regulasi PPDB dibuat transparan, adil, dan tidak menimbulkan keresahan publik.
“Kami mendorong agar aturan PPDB ke depan lebih jelas, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada lagi kisruh yang membuat orang tua murid merasa dipersulit,” tegas Fuad.
Ia menilai, sistem penerimaan siswa baru yang tidak terkelola dengan baik bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan ketegangan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD Kaltim mendesak agar sistem PPDB dan fasilitas sekolah dibenahi secara menyeluruh demi mewujudkan pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Pendidikan itu hak dasar rakyat dan amanat konstitusi. Pemerintah harus menjamin pelaksanaannya berjalan optimal tanpa diskriminasi. Kami di DPRD akan terus kawal ini,” tutup Fuad. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post