Inspirasa.co – Anggota DPRD Komisi I Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjalankan fungsi legislasi sebagai wakil rakyat dengan menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum di Sangatta, Kutim, bertempat di Hotel Victoria, Sabtu (28/5/2022).
Harun Al Rasyid mengungkapkan, Perda tersebut bertujuan untuk memberi ruang khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan.
“Setiap warga negara tidak dibedakan dimata hukum, sekalipun mereka yang tidak mampu. Perda ini hadir sebagai jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat terkhusus yang tidak mampu,” ujarnya.
Legislator yang juga seorang hafiz ini menambahkan, ada dua bentuk bantuan hukum yaitu secara legalitas dan non legalitas.
Secara legalitas, pendampingannya pada tingkat penyidikan dan penuntutan, pendampingan dalam proses pemeriksaan di persidangan, dan pendampingan terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN.
Sementara non legalitas, yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik dan penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan atau drafting dokumen hukum.
lebih jauh, Harun mengungkapkan, masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, bisa menyampaikan permohonan kepada lembaga hukum yang ada, yang telah bekerjasama dengan pemerintah.
“Ketika ada tetangga, teman, maupun keluarga yang menghadapi masalah hukum, bisa dibantu dan dijelaskan agar bisa memanfaatkan bantuan hukum dari Pemerintah melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berdomisili di Kaltim, terdaftar dan terakreditasi pada Kemenkumham RI,” pungkasnya.
Discussion about this post