Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (23/4/2025) di ruang rapat Kantor Inspektorat Kaltim, Samarinda. Acara ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sebagai fokus utama. Forum ini menjadi wadah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdampak nyata bagi masyarakat Kaltim.
Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten III Pemprov Kaltim Christianus Benny dan dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, termasuk Kepala Inspektorat Kaltim Irfan Prananta, Kepala Biro Organisasi Iwan Setiawan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Fitriansyah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muzakkir. Forum ini juga diikuti oleh para pimpinan perangkat daerah dari berbagai instansi di lingkungan Pemprov Kaltim.
Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi dan perencanaan yang matang agar setiap program pembangunan dapat terukur, terarah, dan tidak sekadar seremonial.
“Terpenting, bagaimana masyarakat nantinya bisa merasakan langsung adanya pembangunan. Baik infrastruktur, kualitas SDM, pendidikan hingga layanan kesehatan harus benar-benar hadir untuk rakyat,” ujarnya.
Ia menyoroti perlunya paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih terbuka, berbasis data, serta berorientasi pada hasil. Menurut Hasanuddin, dalam lima tahun ke depan, Kaltim harus mampu menjawab tantangan bonus demografi, urbanisasi, serta transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan kesiapan institusi di tingkat daerah.
Forum lintas perangkat daerah ini juga menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Renja 2026, yang akan menjadi pijakan strategis dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di Kaltim. Kehadiran DPRD menunjukkan pentingnya integrasi antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post