Inspirasa.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang, tak bisa serta merta mencoret, salah satu caleg DPRD Parpol PKB dapil Bontang Selatan, dari daftar caleg tetap (DCT) yang tersangkut kasus hukum diduga terlibat kasus pelecehan seksual, meski statusnya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Musdalifah menjelaskan, bahwasanya caleg tersebut, tak bisa langsung dihapus dari daftar caleg tetap (DCT).
Pasalnya, belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dimana statusnya saat ini masih tersangka. Selain itu, pihak Parpol bersangkutan belum mengajukan pemberhentian caleg tersebut.
Hal ini diatur dalam pasal 87 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Dipaparkan Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Musdalifah, dalam pasal 87 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 disebutkan sebagai berikut:
a. Meninggal dunia;
b. Terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
c. Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya, atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.
“Kami menunggu tindaklanjut dari Partai yang mengajukan, selama ketentuan diatas, tidak terpenuhi, maka KPU tidak bisa membatalkan calon tetap tersebut,” Jelasnya dihubungi media ini Selasa (26/12/223).
“Kalau pun terpenuhi, KPU bisa mencoret nama yang bersangkutan pada DCT dan Surat suara (melalui petugas KPPS),” Tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, oknum pimpinan pondok pesantren (ponpes) yang mendaftar sebagai caleg dapil Bontang Selatan tersebut, ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual oleh kepolisian.
Oknum pimpinan ponpes tersebut ditetapkan tersangka usai dilakukan gelar perkara, pada Jumat 22 Desember 2023.
Pada gelar perkara itu, tim penyidik Polres Bontang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti.
Polres Bontang akan melayangkan surat pemanggilan pada Kamis 21 Desember 2023, terhadap oknum pimpinan ponpes tersebut untuk dimintai keterangan sebagai status tersangka.
Discussion about this post