Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyuarakan keprihatinannya terhadap kerusakan jalan dan keterbatasan akses air bersih di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah terpencil harus menjadi prioritas pemerintah daerah maupun provinsi.
Dalam pernyataannya, Ekti menyebut bahwa jalan-jalan di dua kabupaten tersebut sebagian besar masih berupa tanah dan sangat rawan rusak, terutama saat musim hujan tiba.
“Banyak jalan di Kubar dan Mahulu masih berupa tanah, yang rawan rusak parah saat musim hujan. Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu dan distribusi logistik jadi tidak lancar,” ungkapnya di
Samarinda.
Ekti menambahkan, kondisi infrastruktur jalan yang buruk bukan hanya soal kenyamanan, tetapi menyangkut kelangsungan ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Ia menyoroti bahwa warga kerap kesulitan menjangkau pasar tradisional atau fasilitas kesehatan akibat jalur yang tidak bisa dilalui
kendaraan.
Selain soal jalan, Ekti juga mengangkat masalah krusial lain: keterbatasan air bersih di Mahulu. Topografi wilayah yang bergunung dan terpencil menjadi tantangan besar dalam distribusi air bersih. Hingga kini, sebagian besar desa belum tersambung jaringan PDAM.
“Kami sangat berharap agar jaringan distribusi air bersih bisa diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Menurut Ekti, pemerataan pembangunan adalah bagian dari keadilan sosial yang wajib diwujudkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim harus lebih proaktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat pedalaman, bukan hanya fokus pada pusat-pusat kota.
“Percepatan pembangunan jalan dan perluasan akses air bersih bukan sekadar janji, tapi tanggung jawab moral,” katanya.
Dengan mendorong percepatan
infrastruktur di wilayah 3T seperti Kubar dan Mahulu, Ekti berharap tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.
“Kalau akses jalan dan air bersih terpenuhi, maka desa-desa di perbatasan pun bisa berkembang sejajar dengan kawasan lain di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post