Inspirasa.co – Samri Shaputra, yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam mengenai penundaan pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam sebuah wawancara yang berlangsung di Kantor DPRD Samarinda pada Rabu (12/3/2025), ia menekankan bahwa meskipun pihaknya tidak sependapat dengan keputusan tersebut, pemerintah pusat memiliki alasan yang mendasari penundaan ini, salah satunya berkaitan dengan masalah anggaran.
“Jadi kita turut prihatin dengan diundurnya CPNS itu. Sebenarnya kita tidak setuju, tapi ternyata di pemerintah pusat ada alasan prinsip sehingga ditunda. Ini mungkin ada kaitannya dengan anggaran,” ujar Samri.
Lebih lanjut, Samri menegaskan pentingnya pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia menilai bahwa penundaan ini telah memberikan dampak negatif bagi banyak pihak, terutama bagi calon P3K yang telah meninggalkan pekerjaan mereka dengan harapan mendapatkan kepastian.
“Mereka sudah buru-buru mengundurkan diri dari pekerjaan yang lama karena yang dihadapi sudah di depan mata. Tiba-tiba setelah itu menganggur selama beberapa bulan. Sudah mau Lebaran, ada kebutuhan. Kita sangat menyayangkan itu,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan dampak penundaan ini terhadap penerimaan P3K di tahun mendatang, Samri menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat kuota tertentu untuk penerimaan P3K dan CPNS. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata akan tenaga kerja di instansi pemerintah.
“Itu kan ada slotnya masing-masing, termasuk P3K dan penerimaan berikutnya. Itu pasti pemerintah melihat kebutuhan dari PNS itu sendiri. Tapi kalau kita di Samarinda, kemarin sudah kita sepakati untuk menyelesaikan dulu P3K paruh waktu ini untuk diangkat jadi P3K fulltime. Baru setelah itu ada penerimaan lagi,” jelasnya.
Samri juga menyoroti jumlah pegawai negeri yang pensiun setiap tahunnya, yang berkisar antara 200 hingga 500 orang. Menurutnya, hal ini menjadi alasan kuat untuk mengangkat P3K paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu guna mengisi kekosongan yang ada.
“Makanya setiap tahun ada yang pensiun, 1 tahun itu ada 200-500 orang yang pensiun. Ini yang kita upayakan, yang P3K paruh waktu agar dapat diangkat untuk menjadi fulltime. Itu yang kita sepakati dengan BKDSDM,” pungkasnya. (ADV/DPRDSamarinda/Huda)
Discussion about this post