Inspirasa.co – Persoalan tuntutan pekerja supir truk yang tergabung di Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB) Kota Bontang, agar diberdayakan pada proyek penimbunan di wilayah industri Kaltim Industrial Estate (KIE) yang dilaksanakan PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai kontraktor pemenang, tak menemukan titik terang. Bahkan, hingga persoalan itu dibahas di meja rapat para legislator Bontang. Pada Selasa (1/3/2022).
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina geram dan menduga ada intervensi dari oknum pihak luar terhadap perusahaan PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai kontraktor pemenang tender pada pengerjaan proyek penimbunan di wilayah industri Kaltim Industrial Estate (KIE) tersebut.
“Saya sangat tegas meminta PT Pupuk Kaltim maupun PT Wika menyampaikan jika memang ada intervensi dari pihak luar. Sampaikan dengan tegas dihadapan semua peserta rapat ini,” tegas, Amir Tosina dalam rapat dengar pendapat Komisi gabungan I dan III DPRD Bontang, Selasa (1/3/2022).
Menurutnya, PT Pupuk Kaltim dan PT Wika harus terbuka terkait persoalan proyek penimbunan ini. Terlebih, Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB) Kota Bontang telah berdiri sejak tahun 1997 dan legalitasnya jelas di Kesbangpol Bontang.
“PLBB ini legalitasnya resmi. Mereka juga ingin hidup sama dengan kita semua. Persoalan ini saya sudah pantau. Saya tidak mau ada oknum yang tidak jelas diprioritaskan dalam proyek ini,” tegasnya.
“Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin mempertegas persoalan ini,” tambahnya.
PT Pupuk Kaltim dan PT Wika membantah ada intervensi
Adapun Diana, Staf Humas PT Pupuk Kaltim yang hadir mewakili manajemen PT Pupuk Kaltim membantah adanya intervensi dari oknum pihak luar yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina.
“Selama saya menghadiri proses sosialisasi maupun pada saat diskusi dan pertemuan membahas terkait proyek ini, tidak pernah saya mendengar ada istilah intervensi,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Alif, Enggineer PT Wika sebagai kontraktor perusahaan pemenang tender. “PT Wika tidak ada intervensi dari siapapun selama ini, karena pengerjaan ada di sub-kontraktor yang terpilih,” ungkapnya dalam rapat.
Faisal menyarankan untuk sidak di proyek
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Bontang Faizal, menyarankan kepada Ketua Komisi I DPRD dan Ketua Komisi III DPRD untuk melakukan sidak dilokasi pengerjaan tersebut.
“Saya sarankan untuk sidak dilokasi proyek. Untuk memastikan benar tidaknya perusahaan sudah mempekerjakan tenaga lokal,” usulnya dalam rapat.
Hal ini disarankan Faisal, lantaran menurutnya masih banyak tenaga kerja lokal yang belum diberdayakan di Bontang. (Ars).
Discussion about this post