Inspirasa.co – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Bontang untuk memantau pelaksanaan program pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
Kegiatan yang dipusatkan di Taman Nasional Kutai (TNK) pada Senin (11/8/2025) ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menjaga kawasan konservasi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, bersama anggota Ahmad Yohan. Hadir pula Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Wakil Wali Kota Agus Haris, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jajaran pemerintah provinsi, serta undangan dari dinas terkait.
Panggah Susanto menyebut, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program di lapangan. Ia menilai pengelolaan Bontang Mangrove Park layak dijadikan contoh praktik baik.
“Ini bukti bahwa pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bisa bersinergi menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan, provinsi ini memiliki 12,5 juta hektare kawasan hutan, namun pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan.
Salah satunya keterbatasan dana bagi hasil sawit dan berkurangnya lahan pertanian akibat dominasi konsesi tambang.
“Kami mendorong pemanfaatan lahan pascatambang untuk pertanian dan peternakan, serta mengembangkan pohon Paulownia yang ramah lingkungan dan cepat panen sebagai sumber energi terbarukan,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memaparkan potensi dan tantangan wilayahnya yang berpenduduk sekitar 191 ribu jiwa.
Meski wilayahnya relatif kecil, Bontang menjadi pusat industri besar dan tetap berupaya melestarikan kawasan mangrove di Bontang Kuala, Loktuan, dan Selangan.
“Keseimbangan antara industri dan kelestarian lingkungan menjadi komitmen kami,” jelasnya.
Selain isu lingkungan, Panggah juga menyinggung kondisi jalan nasional di jalur Samarinda-Bontang yang menurutnya memerlukan perhatian serius.
“Meski bukan kewenangan langsung Komisi IV, perbaikan infrastruktur ini sangat vital bagi konektivitas wilayah,” tegasnya.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata antara DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kaltim, serta penanaman pohon mangrove di pintu masuk TNK.
“Penanaman ini simbol komitmen bersama untuk melestarikan hutan dan pesisir, sekaligus mengingatkan bahwa menjaga alam adalah investasi masa depan,” tandasnya.
Penulis: Fitri Wahyuningsih
Discussion about this post