Inspirasa.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merilis terkait penindakan penggeledahan pengurusan atau perkara pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur.
Disampaikan, penggeledahan dilakukan di dua rumah yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada 22 Oktober 2024.
“Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan rilis seputar penindakan terkait kegiatan penggeledahan, pengurusan atau perkara pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP, pada wilayah Kalimantan Timur,” jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. Kamis (24/10/2024).
Dijelaskan pada tanggal 23 Oktober 2024, KPK juga telah melakukan kegiatan pembongkaran terhadap empat unit berangkas di satu rumah salah satu tersangka yang berlokasi di Kota Samarinda.
Namun, ia tak menyebutkan identitas tersangka dalam kasus korupsi IUP tersebut.
“Berangkas-berangkas tersebut telah disegel oleh penyidik KPK pada kegiatan penggeledahan sebelumnya,” ujarnya.
Tessa mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen terkait izin usaha pertambangan (IUP), dokumen kegiatan pertambangan, catatan-catatan transaksi keuangan, serta dokumen barang bukti elektronik berupa file elektronik.
“Sebagaimana diketahui bahwa terkait dengan perkara tersebut KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ucap dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap berupa penerimaan hadiah atau janji dalam Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur. Meski demikian, KPK belum bisa menyampaikan secara resmi identitas para tersangka.
“Untuk diketahui bahwa per tanggal 19 September 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, inisial tiga orang tersangka tersebut adalag AFI, DDWT, dan ROC. Salah satu di antara inisial ini merupakan mantan pejabat tinggi di Kaltim.
Mereka dilarang bepergian ke luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri yang dikeluarkan KPK pada 24 September 2024.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango mengatakan, penggeledahan di rumah mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur merupakan kasus baru.
Meski demikian, Nawawi tak menyebutkan secara detail perkara yang tengah diusut KPK. “Baru, baru kasus itu baru kita tangani,” kata Nawawi di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
“Yang bisa saya sampaikan barang kali sudah dalam proses penyidikan. Sudah ditingkat penyidikan,” sambungnya. (Kompas.com)
Discussion about this post