Samarinda – Meningkatnya kasus kekerasan dan perundungan antar pelajar di sekolah-sekolah Kalimantan Timur memantik keprihatinan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Meski fenomena ini makin mencuat di ruang publik, DPRD mengaku belum mengambil langkah konkret karena belum menerima laporan resmi dari masyarakat maupun pihak sekolah.
Kekerasan yang semula dianggap insidental kini berkembang menjadi pola yang mengkhawatirkan. Kasus perundungan tak lagi terbatas pada siswa sebaya, tetapi juga melibatkan lintas jenjang pendidikan, bahkan terjadi saat jam pelajaran berlangsung. Beberapa rekaman kekerasan antarpelajar yang beredar luas di media sosial kian memperkuat urgensi penanganan sistemik dari dunia pendidikan.
Merespons situasi ini, Hasanuddin menyatakan kesediaan DPRD Kaltim untuk membahas isu tersebut secara kolaboratif bersama Dinas Pendidikan. “Nanti coba kita bicarakan dengan programnya dinas,” ujarnya saat dikonfirmasi di Samarinda.
Namun, ia menambahkan bahwa belum ada pembahasan resmi karena tidak ada pengaduan formal yang masuk ke lembaga legislatif.
Hasanuddin mencontohkan inisiatif seperti program “Barak” di Jawa Barat—yakni program pembinaan khusus bagi pelaku perundungan—namun menyebut bahwa pendekatan serupa belum tentu cocok diterapkan di Kaltim. “Kita belum bisa bahas secara spesifik soal itu karena belum ada laporan resmi. Itu kan juga nanti ada komisinya yang membahas,” ucapnya.
Meski belum ada agenda legislatif formal, Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD tetap terbuka menerima aspirasi publik. Ia mendorong masyarakat, organisasi pendidikan, dan orang tua siswa untuk aktif menyampaikan masukan agar perumusan kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan responsif terhadap realitas di lapangan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post