Samarinda – Upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Samarinda kembali menuai sorotan. Penertiban yang dilakukan Satpol PP, Selasa (14/10/2025) sore di kawasan Jalan KH Samanhudi tersebut sempat diwarnai adu mulut antara petugas dan pedagang yang menolak digusur.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, berharap pemerintah kota tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga mencari solusi jangka panjang bagi para pelaku usaha kecil.
“Menurut saya yang pertama, kami berharap pemerintah kota bisa menyediakan lahan yang memang khusus untuk tempat berjualan mereka,” ujar Markaca saat ditemui usai rapat komisi.
Ia menilai, peraturan mengenai lokasi berjualan sebenarnya sudah jelas, sehingga para pedagang seharusnya menaati aturan yang berlaku. Namun, ia juga menekankan bahwa tindakan Satpol PP sebaiknya tidak dilakukan secara represif.
“Para pedagang kaki lima itu harus berjualan pada tempatnya. Jangan sampai berjualan melanggar aturan. Tapi harapan saya, dari teman-teman Satpol PP, cara menertibkannya itu ya yang humanis. Jadi ya, tinggal saling memahami saja,” jelasnya.
Terkait aksi kejar-kejaran antara Satpol PP dan pedagang yang kerap terjadi di lapangan, Markaca menyebut hal itu lumrah dalam proses penertiban.
“Kalau kejar-kejaran itu biasa, namanya juga penertiban. Yang melanggar ya dikejar, biasa aja. Kalau sampai baku hantam ya enggak. Namanya orang yang merasa dikejar petugas, ya wajar aja,” katanya.
Lebih lanjut, Markaca menegaskan bahwa akar persoalan PKL di Samarinda terletak pada ketersediaan lokasi berjualan yang belum memadai. Pemerintah, katanya, perlu segera menyiapkan tempat yang layak agar pedagang kecil tetap bisa mencari nafkah tanpa harus melanggar aturan.
“Iya, kalau tempat itu kan memang dasar utama orang berjualan. Harus punya tempat dulu untuk mereka berjualan. Kalau bukan di tempatnya, berarti melanggar aturan. Nah, kalau sudah melanggar, pasti ada penertiban. Tapi ya itu tadi, kita berharap pemerintah kota bisa menyediakan lahan khusus bagi pedagang kecil,” ujarnya.
Markaca menambahkan, saat ini pemerintah masih dalam tahap pencarian lokasi dan pembahasan anggaran untuk penyediaan lahan tersebut. Ia berharap proses tersebut dapat segera terealisasi agar tidak terus menimbulkan gesekan antara petugas dan masyarakat kecil.
“Sekarang ini kan mereka masih mencarikan tempatnya, masih bicara soal anggarannya, jadi kita juga harus paham masalahnya. Jangan sampai orang cari makan tapi dikejar-kejar. Kan juga enggak enak. Nyari rezeki tapi tegang, ya enggak fokus,” pungkasnya. (ADV)
Discussion about this post