Inspirasa.co – Banjir di Kota Bontang terbentur krisis ruang fiskal APBD. Di tengah cekaman defisit, Wali Kota Neni Moerniaeni memilih strategi bertahan dengan memprioritaskan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk mengatasi persoalan banjir.
Langkah yang diklaim sebagai langkah taktis ini, di sisi lain, mengonfirmasi satu hal, belum akan ada eksekusi fisik dalam waktu dekat.
Neni menolak anggapan bahwa DED hanya menjadi tumpukan kertas pelipur lara. Ia menegaskan dokumen ini adalah prasyarat wajib agar penanggulangan banjir tidak lagi berjalan sporadis tanpa arah yang jelas.
“Di tengah tekanan fiskal APBD, penyusunan DED adalah pilihan paling realistis. Ini bagian dari komitmen kita untuk menyelesaikan banjir,” ujar Neni, Senin (29/6/2026).
Namun, realitas di lapangan tidak bisa ditutupi dengan dokumen. Pilihan memprioritaskan DED secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pemkot Bontang saat ini sedang membeli waktu sembari berharap pada anggaran luar daerah.
Secara regulasi, DED memang menjadi “kunci inggris” untuk membuka gerbang kajian lanjutan—mulai dari Amdal Lalin hingga dokumen lingkungan UKL-UPL. Lebih dari itu, dokumen ini adalah proposal wajib untuk mengetuk pintu bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim maupun APBN.
Neni berkaca pada keberhasilan proyek Polder Tanjung Laut tahun lalu, di mana kematangan DED diklaim berhasil melunakkan sikap provinsi untuk mengucurkan dana.
“Kalau mau minta bantuan keuangan, harus ada DED. Tahun lalu kita sudah buktikan itu lewat Polder Tanjung Laut,” tegas Neni.
Namun, mereplikasi formula Tanjung Laut ke Polder Satimpo dan Polder Guntung bukanlah tanpa risiko. Di tengah ketidakpastian ekonomi makro, bergantung sepenuhnya pada kemurahan hati pemprov. Jika Bankeu gagal cair, DED terancam kedaluwarsa sebelum sempat menyentuh tanah.
Neni sendiri mengakui bahwa ini adalah jalan memutar yang melelahkan, namun ia bersikeras menolak jalan pintas yang tidak terukur.
“Ini proses panjang, tapi harus dimulai. Dengan perencanaan yang jelas, kita bisa melangkah lebih pasti,” pungkasnya.
Kini, pertaruhan ada pada efektivitas lobi Pemkot Bontang. Jika dokumen DED Satimpo dan Guntung gagal dikonversi menjadi aliran dana fisik dari provinsi, maka cara cepat penanganan banjir yang dibangga-banggakan ini hanya akan berakhir di laci arsip sementara warga Bontang dipaksa tetap akrab dengan genangan air.
