Inspirasa.co – Biaya berobat yang tinggi selalu menjadi momok bagi warga. Warga risau dengan tarif iuran yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), masih terbilang mahal.
Neni Moerniaeni dikegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan bagi warga Kelurahan Kanaan di RT 01, menyampaikan, dirinya menaruh perhatian khusus untuk memaksimalkan alokasi anggaran bagi kesehatan warga Bontang.
“Anggaran 10 persen dari APBD untuk kesehatan warga Bontang, wajib di maksimalkan,” Jelasnya. Kamis (9/5/2024).
Misalnya seperti BPJS Mandiri yang iuran perbulannya dibayarkan sendiri oleh pesertanya. Selain itu, BPJS penerima bantuan iuran yang di bayarkan oleh pihak pemerintah saat ini, masih belum maksimal.
Neni Moerniaeni menegaskan, dengan APBD Bontang 2024 yang ditetapkan di angka Rp 2 triliun lebih, seharusnya bisa dialokasikan maksimal untuk fokus meringankan warga.
“Saya akan tetap memaksimalkan 10 persen APBD untuk kesehatan. Dari APBD Bontang 2 triliun lebih di 2024, berarti ada 200 miliar yang setidaknya bisa dialokasikan untuk kesehatan warga,” Tegasnya.
Neni Moerniaeni bilang, masih banyak warga yang kesulitan membayar iuran BPJS Mandiri, sehingga saat masuk berobat di rumah sakit swasta, warga tak mampu membayar.
Banyak warga yang kesulitan membayar iuran BPJS, terlebih dengan warga yang menganggur dari pekerjaan, setelah tak lagi bekerja di perusahaan BPJSnya tak lagi ditanggung.
“Nah ini yang akan kita fasilitasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” Tegasnya.
Di masa roda ke pemerintahannya,
dari APBD 2015 diangka Rp 1,9 triliun, turun mencapai Rp 900 miliar di 2016, alokasi untuk kesehatan tetap menjadi prioritas. Bahkan Bontang menjadi salah satu daerah yang capaian kepesertaan BPJS mencapai 100 persen.
Neni Moerniaeni menyampaikan, di masa pemerintahannya, ketika RSUD Taman Husada terbangun dengan kelas tipe C, dapat naik menjadi tipe B.
Untuk naik tipe B, setidaknya tempat tidur yang dimiliki ada 200 tempat tidur. Untuk memenuhi itu, Neni berupaya membangun rumah sakit tipe D yang berlokasi tepat di depan RSUD.
“Bontang akan jadi serambi IKN, pelayanan kesehatan ini harus kita maksimalkan,” Ungkapnya.
Lebih jauh Neni menyampaikan, berdirinya RSUD Taman Husada Bontang juga tak lepas dari campur tangan Andi Sofyan Hasdam, Wali Kota Bontang periode 1999 hingga 2011.
Rumah sakit pelat merah di masa kepemimpinan Andi Sofyan Hasdam itu, merupakan RSUD perdana di Kota Madya Bontang, Kaltim.
“Ini bentuk perjuangan pak Sofyan dan bunda agar masyarakat dapat merasakan kemudahan akses pelayanan dan fasilitas kesehatan yang memadai, bagi masyarakat tak mampu,” Pungkasnya. (Ars).
Discussion about this post