Inspirasa.co – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang digelar di Samarinda, Kamis (30/04/2026).
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tersebut, Neni menyoroti penurunan signifikan pada anggaran untuk penggiat agama. Ia mencatat bahwa alokasi anggaran yang semula direncanakan lebih besar, kini terlihat turun drastis menjadi Rp300 juta.
“Jika anggarannya hanya Rp300 juta, kemungkinan hanya bisa mengakomodasi sekitar 10 hingga 14 orang saja. Padahal target awalnya mencapai 5.000 penggiat agama yang akan diberangkatkan (umrah/wisata religi), dan saat ini baru terealisasi sekitar 800 orang,” ujar Neni.
Neni menekankan pentingnya asas keadilan dalam pembagian kuota tersebut. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim tidak memusatkan keberangkatan hanya pada kota-kota besar seperti Samarinda atau Balikpapan.
“Saya meminta agar dilakukan secara adil. Setiap kabupaten dan kota minimal mendapatkan satu kuota. Jangan hanya menumpuk di kota tertentu. Tahun lalu Bontang mendapatkan dua orang, dan kami berharap pemerataan ini tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Bontang meminta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Prov Kaltim untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada para penggiat agama maupun marbot di daerah terkait kondisi keuangan daerah.
Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi distorsi informasi di masyarakat mengingat adanya penurunan alokasi APBD yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penyampaian dari Ibu Sekprov tadi menunjukkan penurunan yang sangat banyak. Ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada para penggiat agama agar mereka memaklumi kondisi anggaran kita, namun tetap dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh daerah di Kaltim,” pungkasnya.
Penulis: Aris
