Sangatta – Tidak perlu lagi mendatangi sejumlah bagian untuk mencari layanan administrasi di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pemerintah daerah kini menghadirkan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang menjadi satu pintu akses pelayanan dan informasi bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).
Fasilitas yang berada di lantai 1 Kantor Bupati Kutim itu resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, Selasa (17/11/2026). Peresmian tersebut dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Sekretariat Daerah.
Rizali mengatakan, ULT dibangun untuk menghadirkan pola pelayanan yang lebih sederhana dan terorganisasi. Selama ini, kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan sejumlah bagian terkadang membuat pengguna layanan harus mencari informasi secara terpisah.
Melalui fasilitas tersebut, pemerintah ingin menghadirkan sistem pelayanan yang lebih mudah dijangkau. Pengguna layanan juga diharapkan tidak lagi bergantung pada keberadaan pejabat tertentu ketika membutuhkan informasi maupun mengurus administrasi.
“Dengan sistem yang terintegrasi, pengguna layanan dapat mengetahui alur, persyaratan, serta mekanisme pelayanan secara lebih jelas,” kata Rizali.
Ia menambahkan, pengembangan ULT tidak hanya berkaitan dengan penyediaan loket pelayanan secara fisik. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat keterbukaan informasi dan memastikan setiap proses pelayanan memiliki standar yang terukur.
Selain itu, ULT diharapkan menjadi bagian dari penguatan sistem pengelolaan data pemerintahan. Rizali menyebutkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penyimpanan data yang tersebar di masing-masing perangkat daerah.
Padahal, data yang akurat dan seragam sangat dibutuhkan dalam penyusunan program serta kebijakan pembangunan. Karena itu, diperlukan mekanisme integrasi yang memungkinkan setiap perangkat daerah saling bertukar informasi dengan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu instrumen yang didorong untuk mewujudkan hal tersebut. Melalui interoperabilitas, data dari berbagai perangkat daerah diharapkan dapat terhubung dan digunakan secara lebih efektif.
Rizali turut menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara perangkat daerah, wali data, BPS, Bappeda, dan BRIDA. Seluruh informasi yang digunakan harus melalui proses verifikasi dan validasi sehingga tidak terjadi perbedaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di samping pembenahan internal, pemerintah juga mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Masukan dari pengguna akan menjadi bahan perbaikan terhadap mekanisme pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kompetensi petugas.
Rizali menjelaskan, keberadaan ULT tidak menggantikan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP). Keduanya memiliki ruang lingkup berbeda. ULT melayani kebutuhan yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah, sementara MPP nantinya menjadi tempat integrasi pelayanan dari berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal.
Adapun tujuh loket yang disediakan di ULT Setkab Kutim mencakup berbagai bidang pelayanan. Mulai dari Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Organisasi, Umum, hingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
















