SAMARINDA – Memasuki fase awal kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, ekspektasi publik terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan semakin menguat. Namun, di tengah geliat peluncuran berbagai program strategis, persoalan klasik seperti pengangguran kembali menyeruak sebagai tantangan mendasar yang belum tuntas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan semata diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat—terutama dalam hal lapangan kerja.
“Pengangguran bukan sekadar angka statistik, tapi soal kesejahteraan dan harapan hidup warga. Pemerintah harus lebih serius menjadikannya prioritas utama,” ujarnya.
Menurut Damayanti, berbagai program pelatihan, bantuan sosial, dan pendidikan memang penting, namun tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang konkret dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha di Kaltim. Ia mengkritisi banyaknya pelatihan kerja yang justru tidak sinkron dengan kebutuhan industri lokal.
“Seringkali kita sibuk meluncurkan program, tapi lupa mengevaluasi apakah output-nya betul-betul menyentuh kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Politisi dari dapil Kutai Kartanegara itu menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan sektor swasta agar tenaga kerja lokal tidak hanya terserap, tapi juga mampu bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat.
Ia juga mengingatkan bahwa peluang bonus demografi di Kalimantan Timur harus dikelola secara serius sejak awal. Tanpa strategi jangka panjang dan intervensi yang terukur, potensi ini justru dapat berubah menjadi beban sosial.
“Pembangunan tidak bisa hanya berbicara infrastruktur dan investasi. Isu ketenagakerjaan adalah fondasi kesejahteraan yang tidak boleh dilupakan,” tandas Damayanti.
Ia menyatakan optimisme bahwa dengan komitmen politik yang kuat dan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat, Kalimantan Timur dapat menjadi contoh model pembangunan yang tidak hanya besar secara fisik, tetapi juga inklusif dan manusiawi. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post