Samarinda-Langkah baru dalam kepemimpinan perempuan kembali tercatat di Kalimantan Timur. Syarifatul Sya’diah, anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Golkar, resmi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Provinsi Kaltim 2025–2029, dalam rapat paripurna ke-17 yang digelar di Samarinda, Rabu (11/6/2025).
Penunjukan Syarifatul secara aklamasi menandai kepercayaan lintas fraksi terhadap kiprahnya di panggung politik daerah. Di tengah dinamika legislatif yang kerap didominasi laki-laki, kehadiran politisi perempuan asal Berau ini menjadi penanda penting akan menguatnya suara inklusif dalam pengambilan kebijakan jangka menengah daerah.
“Bagi saya, ini adalah pengalaman baru dan tentunya amanah besar yang harus dijalankan secara kolektif dan penuh tanggung jawab,” ujar Syarifatul usai paripurna.
Sebagai ketua pansus, Syarifatul mengemban tugas strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan Kalimantan Timur dengan kebutuhan riil masyarakat. RPJMD menjadi dokumen kunci dalam merancang arah pembangunan provinsi selama lima tahun ke depan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga transformasi ekonomi.
“Proses pembahasannya kompleks, menyentuh berbagai sektor. Ini menuntut kita untuk berpikir jernih dan terbuka terhadap semua masukan,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, Syarifatul tidak hanya menyoroti pentingnya peran teknokratis pansus, tetapi juga dimensi representasi sosial di balik kepercayaan yang diberikan. Ia mengakui bahwa latar belakangnya sebagai perempuan dari daerah memberi tantangan tersendiri, namun justru itulah yang memperkuat semangatnya untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan tak mengenal batas gender.
“Mungkin ini bagian dari upaya fraksi untuk membuka ruang rotasi dan mendorong peran perempuan lebih luas,” katanya.
Dengan mandat baru tersebut, Syarifatul menyampaikan harapannya agar keterlibatan perempuan di legislatif terus mendapat ruang.
“Kami ingin membuktikan bahwa perempuan juga mampu membawa perubahan dan menawarkan solusi yang lebih inklusif. Pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama,” tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post