Sangatta – Keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat dukungan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Salah satunya rencana pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan Road 9 yang disebut berpotensi melibatkan PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Plt Sekretaris Dinas Perkim Kutim, Asran Lode, menyambut positif apabila perusahaan turut mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan ruang terbuka hijau tidak harus sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Dukungan perusahaan maupun pihak swasta lainnya dapat menjadi tambahan dalam mempercepat penyediaan fasilitas umum di wilayah Kutim.
“Kami setuju saja kalau memang KPC mau membuat ruang terbuka hijau di situ. Itu lebih bagus lagi. Intinya Perkim tidak membatasi kalau ada pihak swasta yang ingin ikut membangun di Kutai Timur. Kami tetap mendukung dan membantu dari sisi data,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).
Asran menjelaskan, meskipun Perkim mendukung rencana tersebut, pembangunan di kawasan Road 9 tetap harus memperhatikan pembagian kewenangan antarinstansi. Sebab, kawasan tersebut berkaitan dengan infrastruktur jalan yang berada dalam kewenangan Balai.
Karena itu, apabila KPC ingin merealisasikan pembangunan fasilitas di kawasan tersebut, diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi yang memiliki kewenangan terhadap lokasi.
Dia menyebutkan, apabila nantinya kewenangan jalan tersebut berada di pemerintah kabupaten, penanganannya akan menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum (PU), bukan Perkim.
“Kalau di Road 9 itu masuk kewenangannya Balai. Jadi paling KPC yang mengajukan kerja sama dengan Balai untuk melaksanakan kegiatan di sana. Kalau sudah diserahkan ke kabupaten, itu nanti ke PU,” jelasnya.
Pembagian kewenangan tersebut juga berlaku terhadap penanganan sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk drainase dan jalan. Menurut Asran, tidak seluruh fasilitas yang berada di kawasan perkotaan otomatis menjadi tanggung jawab Perkim.
Dia mencontohkan, penanganan drainase di kawasan Jalan Yos Sudarso I merupakan kewenangan Dinas PU. Sementara itu, sejumlah infrastruktur di kawasan Road 9 juga memiliki keterkaitan dengan pihak lain.
Asran menilai, koordinasi lintasinstansi dan keterlibatan perusahaan menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan kawasan perkotaan. Terlebih, kebutuhan ruang publik terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas masyarakat.
Dengan adanya dukungan pihak swasta, pemerintah berharap pembangunan fasilitas umum dapat berjalan lebih optimal. Ruang terbuka hijau juga diharapkan menjadi sarana masyarakat untuk berolahraga, berinteraksi, sekaligus menikmati lingkungan yang lebih nyaman.
Perkim pada prinsipnya siap mendukung upaya tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya, termasuk memberikan dukungan data apabila diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan.

















