Sangatta – Tantangan dunia pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Pemerataan tenaga pendidik, perlindungan profesi hingga kesejahteraan guru juga menjadi pekerjaan yang membutuhkan perhatian bersama.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kutim memperkuat konsolidasi organisasi dengan melantik pengurus cabang di 18 kecamatan untuk masa bakti 2025–2030. Langkah ini diharapkan membuat organisasi semakin dekat dengan para anggotanya, termasuk guru yang bertugas di wilayah pedalaman dan pesisir.
Pelantikan alat kelengkapan organisasi dan pengurus cabang tersebut berlangsung di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Senin (16/11/2026). Kegiatan dirangkai dengan pengukuhan Bunda Guru Kutim serta seminar pendidikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2026.
Mewakili Bupati Kutim, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, menegaskan bahwa PGRI harus mampu menjalankan fungsi organisasi profesi secara nyata. Kehadirannya tidak cukup hanya sebatas struktur kepengurusan, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh guru.
Menurutnya, terdapat tiga prinsip penting yang perlu menjadi landasan pengurus, yakni mengayomi, mengopeni atau memberikan perhatian kepada anggota, serta menjaga ketenteraman dan keharmonisan organisasi.
Prinsip tersebut harus diterjemahkan melalui perlindungan terhadap martabat guru, perhatian terhadap kebutuhan anggota, serta kemampuan organisasi menjaga solidaritas di tengah beragam latar belakang tenaga pendidik.
Trisno juga mengingatkan bahwa kondisi geografis Kutim menghadirkan tantangan tersendiri. Guru yang mengabdi di perkotaan, pedalaman, pesisir hingga kawasan sepanjang sungai memiliki persoalan yang tidak selalu sama.
Karena itu, PGRI diharapkan mampu menjadi ruang komunikasi dan penyelesaian persoalan bagi para pendidik. Pemerintah daerah pun membuka peluang sinergi untuk mendorong pendidikan yang berkualitas, inklusif dan bermartabat.
Dari sisi dukungan pemerintah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas tenaga pendidik.
Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui pemberian insentif guru, termasuk tenaga non-ASN, dengan alokasi anggaran sekitar Rp69 miliar setiap tahun.
Selain insentif, pemerintah daerah juga melaksanakan kebijakan relokasi dan rotasi guru sebagai bagian dari penataan tenaga pendidik. Kebijakan tersebut turut mempertimbangkan kondisi keluarga agar penempatan guru dapat lebih mendukung pelaksanaan tugas.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui beasiswa dan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk jenjang pendidikan S1 dan S2, termasuk bidang pendidikan inklusi.
Hingga 2026, hampir 800 guru telah mengikuti program peningkatan kompetensi pendidikan inklusi. Disdikbud Kutim juga menyiapkan 108 guru untuk memperoleh kualifikasi sebagai pengajar bahasa Kutai guna memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
Sementara itu, Ketua Umum PGRI Kalimantan Timur, Yonathan Palinggi, mengapresiasi dukungan Pemkab Kutim terhadap pengembangan pendidikan dan organisasi profesi guru.
Ia berharap berbagai kebijakan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan sehingga Kutim mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemajuan pendidikan di Kalimantan Timur.
Yonathan turut menyinggung penghargaan Dwija Praja Nugraha, penghargaan tertinggi PGRI bagi kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan. Ia berharap perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan dapat mengantarkan Bupati Kutim memperoleh penghargaan tersebut.
Namun, menurutnya, kekuatan PGRI tidak boleh hanya bergantung pada dukungan pemerintah. Konsolidasi internal dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, cabang hingga ranting harus terus diperkuat.
Ia menegaskan PGRI merupakan rumah besar perjuangan guru. Organisasi harus hadir ketika anggota membutuhkan perlindungan, pendampingan, peningkatan kompetensi maupun perjuangan kesejahteraan.
Karena itu, setiap hasil perjuangan organisasi juga perlu disampaikan kepada anggota agar para guru mengetahui kontribusi PGRI dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada tenaga pendidik.
Ketua PGRI Kutim, Yetti Arika Desiviana, berharap kepengurusan yang baru dilantik mampu menghadirkan semangat baru dalam memperkuat solidaritas dan memperluas manfaat organisasi.
Baginya, keberhasilan PGRI tidak semata-mata diukur dari jumlah anggota, tetapi juga dari kekuatan kelembagaan serta kemampuan memperjuangkan kepentingan para guru.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar pendidikan yang menghadirkan Dr. Hani Subakti, S.Pd., M.Pd. sebagai narasumber.
Dengan terbentuknya kepengurusan hingga 18 kecamatan, PGRI Kutim diharapkan semakin responsif terhadap persoalan tenaga pendidik. Penguatan organisasi pun diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi, perlindungan profesi dan kesejahteraan guru di seluruh wilayah Kutai Timur.

















