Polresta Samarinda Ungkap Pengedaran Kosmetik Ilegal ‘HB RACIK INCES’ Dijual hingga ke Bontang

Inspirasa.co – Perempuan berinisial DM (28) di Samarinda, Kaltim diciduk Kapolresta Samarinda. Lantaran berani mengedarkan atau menjual kosmetik racikan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perempuan berinisial DM (28) tersebut, berhasil diamankan Unit Ekonomi Khusus (Eksus) Satreskrim Polresta Samarinda pada Jumat (20/5/2022).

“Pelaku berhasil diamankan oleh Satreskrim di kediamannya di daerah Bengkuring, Gang Durian, Kelurahan Sempaja,” ungkap Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli dalam keterangan persnya di Mako Polresta Samarinda, Selasa (24/5/2022).

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli mengatakan, adapun modus operasi pelaku membuat suatu produk kecantikan dengan cara meracik sendiri dari beberapa bahan yang dibeli.

Hasil racikan tersebut, kemudian diberi merek “HB RACIK INCES” dan diperjual belikan. Namun barang racikan itu tidak sesuai dengan standar kesehatan atau tak memiliki izin dari BPOM.

Kasus HB racikan ini terungkap berawal dari keluhan masyarakat. Beberapa korbannya melapor dan mengaku mengalami iritasi kulit.

Berdasarkan informasi tersebut, Satreskrim akhirnya melakukan penyelidikan, baik itu penyelidikan melalui media sosial (medsos) maupun di lapangan.

Terungkap si pelaku dalam memproduksi kosmetik tersebut, melakukannya hanya seorang diri di rumahnya. Ia juga mengedarkan dan menjual seorang diri. Dijual melalui medsos dan beberapa reseller.

Hasil pengembangan kepolisian, pelaku telah mengedarkan kosmetik racikannya dibeberapa wilayah di Kaltim, diantaranya, Tenggarong, Samarinda, Sanga-Sanga, Bontang, Balikpapan hingga ke Sulawesi.

Adapun omset yang diperoleh pelaku dalam sebulan, bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3 juta. Kegiatan haram itu telah dilakukan selama bulan November 2021 hingga Mei 2022.

“Barang hasil racikan pelaku dijual dengan 2 jenis ukuran kecil dan besar. Ukuran kecil dijual Rp120.000 dan ukuran besar Rp 200.000,” jelasnya.

Kini atas perbutannya, pelaku dapat dijerat  Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat 1 dan 2 / paragraf 11 Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia / Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 huruf A atau G dan J / Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 / tentang perlindungan konsumen dengan ancaman lima tahun penjara.